REPUBLIKA.CO.ID, MALANG – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyebut program Keluarga Berencana (KB) mengalami stagnasi. Kondisi ini tercermin dari masih tingginya laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang mencapai 1,49 persen per tahun. Ini artinya terdapat empat juta kelahiran bayi setiap tahun.
Puan yang hadir dalam peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2016 di Kabupaten Malang pada Selasa (27/6) meminta agar kepala daerah ikut terlibat memantau program KB.
“Kepala daerah harus memantau distribusi, penggunaan, dan efektivitas alat kontrasepsi,” ujarnya.
Menurutnya pemerintah dalam hal ini BKKBN juga punya kewajiban berat untuk menekan angka kehamilan yang tidak direncanakan. Angka putus pakai atau drop out akseptor program Keluarga Berencana mencapai 27,1 persen setiap tahunnya. Menurut Puan, BKKBN harus merampingkan angka drop out KB untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
Deputi KB dan Kesehatan Kontrasepsi BKKBN Dwi Listyawardani tak menampik naiknya angka fertilitas merupakan cerminan stagnasi program KB. Komposisi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk membuat anjuran pembatasan dua anak dalam satu keluarga tidak diterima begitu saja oleh pasangan usia subur.
Latar belakang suku, agama, dan ras menjadikan respons masyarakat amat beragam.
“Kami akan berupaya menguatkan lagi peran seluruh pihak yang terlibat program KB dalam bentuk advokasi,” terangnya menjawab pandangan Puan.