REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN) kecewa dengan pelayanan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Sebab, banyak kasus TKI pelaut yang telah dilaporkan ke BNP2TKI, namun BNP2TKI dinilai tidak maksimal menjalankannya. Apa lagi sekarang Kepala BNP2TKI  sibuk dengan aktivitas pemenangan Ahok ketimbang mengurusi TKI.

"Pengaduan masalah TKI pelaut yang tujuannya mempercepat penyelesaian masalah, faktanya, BNP2TKI sama sekali tidak tegas kepada pihak perusahaan yang diadukan oleh si pelapor," ujar pengurus SPILN, Sujarwo dalam siaran persnya, Sabtu (1/10).

Padahal katanya, TKI pelaut jauh-jauh dari kampung halaman datang ke kantor BNP2TKI untuk meminta perusahaan (PT) dipanggil guna keperluan mediasi dan mencari solusi penyelesaian. Namun, lanjutnya, BNP2TKI bilang tunggu jadwal mediasi selanjutnya  untuk panggil perusahaan (PT).

"BNP2TKI cenderung ngeles ketika ditanyakan perkembangan kasusnya sejauh mana," katanya.

Disinilah, kata Sujarwo, bukti ketidak seriusan BNP2TKI untuk membantu menyelesaikan permasalahan TKI. Ia mengatakan selama ini, para TKI yang bekerja atau dipekerjakan di sektor kelautan sangat minim mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika