REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Selain memberikan dampak positif, pemberantasan korupsi yang kian masif juga menimbulkan dampak negatif. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengemukakan, salah satu dampak buruk yang terjadi adalah laju pertumbuhan ekonomi yang melambat.

"Semakin kita masifkan pemberantasan korupsi, maka semakin banyak orang yang takut. Bukan hanya takut melakukan tindakan korupsi, tapi juga takut untuk mengambil kebijakan," ujar JK pada Anticorruption Summit yang digelar di Graha Sabha Pramana UGM, Selasa (25/10).

Karena ketakutan mengambil kebijakan akhirnya kinerja para pejabat daerah menjadi lamban. Sehingga berdampak pada sektor pembangunan dan laju sektor ekonomi. Guna melindungi diri dari tuduhan korupsi, para pejabat pun berbondong-bondong meminta payung hukum.

Hal ini terjadi hampir di seluruh lembaga pemerintah, termasuk perguruan tinggi. Akibatnya jumlah peraturan di Indonesia sangat banyak. Alhasil negara ini memiliki segudang peraturan yang tak jarang malah menghambat langkah-langkah taktis di lingkungan pemerintah.

Di sisi lain, hambatan tersebut juga merembet ke sektor bisnis. Sehingga banyak investasi yang menghadapi halangan-halangan berupa regulasi. Baik di daerah maupun nasional. Meski demikian, JK menuturkan, kondisi ini bukan berarti upaya pemberantasan korupsi harus diperlonggar.

"Ini justru jadi tantangan bagi kita, bagaimana cara mengharmoniskan upaya pemberantasan korupsi dan mempercepat laju perekonomian," tutur JK. Menurutnya kedua hal ini harus berjalan secara berdampingan untuk mencapai kesejahteraan nasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika