Oleh: Erie Sudewo, Pendiri Dompet Duafa

Pagi ini saya di Jogja. Entah koq saya urungkan niat, ingin jalan “pagi sambil cari gara-gara”. Maksudnya cari gudeg di pinggir jalan. Sebab jika di tengah jalan, ya bahaya. Ketabrak. Lalu makan gudeg model “darmaji”. Dahar lima ngaku hiji.

Saya yang masih leyeh-leyeh bada Shubuh tersentak. Apa pasal? Sebuah koran nasional edisi 29 Okt’16, sajikan berita berjudul: “Penggunaan Bahasa Indonesia: Presiden Diminta Turun Tangan”.

Jadi: “Yo opo reeek”, bathin saya menggumam. Apapun yang dikorankan berarti percepatan. Baik untuk perbaiki atau merusak. Ini yang payah siapa: Korannya, presidennya, atau pihak yang minta presiden musti turun tangan. Mengapa?

Soal bahasa saja presiden musti turun tangan. Artinya sistem di negeri ini tak jalan. Kan sudah ada Pusat Pembinaan Bahasa. Mandat penuh untuk “memasyarakatkan bahasa Indonesia”, dan “membahasa-Indonesiakan masyarakat”.

“Ah sok Orba elo, aaah. Sejak kapan elo yang model jelata ikut-ikutan berpikiran elit”, sindir bathin saya.

Jika presiden sungguh-sungguh turun tangan, kapan pemerintah dan bangsa ini dewasa? Birokrasi terus berlindung di balik presiden. Dampaknya pada rakyat. Otomatis bangsa disuguhi dan dididik jadi pengecut.

Tangan presiden seperti kita. Cuma dua. Untuk itu presiden perlu kabinet. Departemen telah ada. Bisa bentuk yang baru, sesuai visi yang digurat. Tapi siapa bisa jawab: “Apa sih visi Indonesia sekarang?”

Ikuti Whatsapp Channel Republika