REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Baitul Muslimin Indonesia (BMI) mengajak seluruh umat Muslim di Indonesia untuk dapat menjaga suasana kerukunan secara kondusif. Jika ingin menyampaikan pendapat melalui demonstrasi, sepatutnya tetap menjaga keadaban dan akhlakul karimah serta menghindari terjadinya aksi anarkistis.
"Saya kira demonstrasi itu bagian dari demokrasi. Namun, demonstrasi tetap harus berkeadaban dan menjaga akhlakul karimah," kata Faozan Amar, ketua bidang kader dan pelatihan Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia, Ahad (30/10).
Faozan menyampaikan, pendapat tersebut terkait adanya rencana demontrasi yang akan digelar pada 4 November mendatang. Dalam demontrasi tersebut sempat berhembus juga kabar akan adanya pergerakan massa dari luar Jakarta, seperti dari Yogyakarta dan Solo.
Menurut aktivis Muhammadiyah ini, keinginan menyatakan pendapat dalam bentuk unjuk rasa sesungguhnya telah dijamin oleh konstitusi di negeri ini. Ia mengatakan, tak ada larangan untuk menyatakan pendapat.
"Tapi tentunya ada prosedur yang harus ditempuh seperti izin dari kepolisian, berapa banyak orangnya, tempatnya di mana, berapa jumlah peserta, dan apa yang mau disampaikan. Semua itu kan sudah ada SOP-nya (Standar Operasional Prosedur)," ujarnya.
Faozan mengatakan, pihak aparat keamanan, sesuai dengan kewenangannya, berkewajiban juga untuk mengamankan demontrasi serta menindak tegas para pihak yang berupaya memancing aksi kekerasan. "Sehingga penyampaian pendapat, unjuk rasa dan demonstrasi harusnya dapat berjalan dengan aman damai," kata dia.
Sedangkan terkait dengan pilkada, dosen dari Universitas Muhammadiyah Prof DR Hamka ini mengatakan, ajang itu menjadi sarana untuk memilih kepala daerah serta menjadi kegiatan rutin pesta demokrasi lima tahunan. "Untuk itu marilah jangan sampai persatuan bangsa dan negara terkoyak karena Pilkada. Semua pihak, calon kepala daerah, penyelenggara Pilkada, timses, dan pendukungnya, sangat wajib untuk menciptakan suasana yang kondusif demi terwujudnya Pilkada yang damai," kata Faozan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika