REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Pakar politik dari Universitas Tadulako Palu Dr Darwis mengatakan kekuatan politik di Indonesia sudah harus menghindari kejadian berulang jatuhnya presiden karena kegaduhan politik melalui unjukrasa secara besar-besaran.

"Kita harus menghindari itu," katanya menanggapi rencana unjukrasa secara besar-besaran di seluruh Indonesia terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menurut Darwis, unjukrasa adalah hak politik masyarakat dan itu sah. Hanya saja perlu dihindari terjadinya gesekan yang mengarah pada lengsernya kepala negara/kepala pemerintahan yang sah. Darwis mengatakan dirinya kuatir unjukrasa besar tersebut beralih ke isu pelengseran Presiden Joko Widodo/Jusuf Kalla.

"Jangan sampai isu ini beralih menurunkan Presiden, ini yang harus dihindari," katanya.

Dia menilai sejauh ini belum ada pelanggaran konstitusional yang dilakukan Presiden dan kekuatan partai juga masih kuat mendukung Jokowi/Jusuf Kalla. "Kinerja pemerintahan masih bagus dan respons publik masih bagus. Itu hasil survei beberapa lembaga survei," katanya.

Menurut Darwis, Indonesia harus belajar dari alih kepemimpinan nasional dari era Soekarno, Soeharto dan Abdurrahman Wahid. Alih kemimpinan pada tiga presiden RI itu selalu diwarnai dengan kegaduhan politik.

Ia pun meminta agar semua pihak menghindari isu SARA karena rentan disusupi oleh kepentingan asing, yang bisa merusak bangsa.

"Isu sara dihindari. Membangun demokrasi harus menghindari Sara. Saya prihatin mudah-mudahan ini tidak terjadi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika