REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi Konferensi Islam (OKI) menghibahkan dana 300 juta dolar AS yang dipercayakan kepada Kementerian Sosial RI. Dana sebesar itu untuk mengintervensi program penanganan fakir miskin di daerah perbatasan dan pesisir di Indonesia.
"Ada dua titik yang diintervensi yaitu untuk daerah pesisir adalah Raas di Sumenep dan daerah perbatasan kita pilih Pulau Sebatik di Kalimantan Utara," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat membuka konferensi internasional tentang penanganan kemiskinan dengan inisiatif lokal di Jakarta, Selasa (8/11).
Khofifah mengatakan, program penanganan fakir miskin dengan sumber dana dari OKI tersebut akan bersinergi dengan program di Kementerian Sosial seperti Kelompok Usaha Bersama (Kube), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan elektronik warung gotong royong (E-Warong). Program yang didanai OKI tersebut akan berjalan selama tujuh bulan yang diharapkan dapat mempercepat proses kemandirian masyarakat penerima bantuan subsidi dan bantuan sosial.
Dari dua daerah yang dipilih tersebut digunakan format yang berbeda dengan mengangkat nilai tambah dari sumber daya lokal dengan inisiatif lokal pula. Misalnya, katanya, di daerah Raas yang merupakan wilayah pesisir, akan difokuskan pada pemanfaatan sumber daya pesisir dengan sistem petik, olah, kemas, dan jual. Yang dipetik adalah hasil laut yang diolah dan dikemas dengan baik lalu dijual.
Begitu juga dengan Sebatik yang merupakan daerah perbatasan juga termasuk pesisir, akan diangkat sumber daya lokalnya. "Selama ini masih 'petik dan jual', sekarang mereka 'petik, olah, kemas, jual' sehingga nilai tambah inilah yang diharapkan bukan hanya meningkatkan percepatan kemandirian tapi juga percepatan kesejahteraan mereka," katanya.
Menteri Sosial Khofifah membuka konferensi internasional yang dihadiri sejumlah perwakilan negara OKI seperti perwakilan dari Kementerian Keuangan Bangladesh yang akan menyampaikan pengalaman graduasi bagi yang sudah mendapatkan program penanganan fakir miskin dan mandiri. Hadir pula perwakilan dari Bank Pembangunan Turki serta Kementerian Keluarga dan Urusan Sosial Turki, serta perwakilan dari Malaysia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika