REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menuturkan fenomena penolakan kampanye pasangan calon (paslon) oleh masyarakat merupakan hal yang baru.

Sebab, paslon yang berkampanye ke beberapa daerah selama ini selalu mendapat sambutan dari warga. "Ditolak untuk datang ke wilayah kampanye memang baru. Sejauh yang saya tau, baru," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (8/11).

Masykurudin menilai munculnya fenomena penolakan masyarakat terhadap paslon yang datang berkunjung, itu erat kaitannya dengan persoalan politik, hukum, dan agama. "Penolakan itu dilakukan karena berkelindannya persoalan antara hukum, politik dan agama," katanya.

Urusan pilkada, lanjut Masykurudin, tentu sebenarnya hanya terkait politik atau aspek kepemiluan. Jika situasi itu yang terjadi, masyarakat akan menerima perbedaan pilihan. Namun, lanjut dia, itu berbeda dengan konteks Jakarta di mana ada persoalan politik. Pada saat yang sama, juga terjadi perisitiwa yang berkaitan dengan hukum dan agama.

"Berkelindannya tiga persoalan itulah yang pada akhirnya memunculkan penolakan," ucapnya.

Masykurudin menjelaskan, biasanya masyarakat selalu senang dengan kedatangan paslon yang berkampanye di daerahnya. Walaupun, paslon tersebut bukanlah kandidat yang dijagokan.

"Paling enggak, kalau pemilih itu sudah punya pilihan ya tindakan yang paling tinggi ya diam, ya intinya tidak mengganggu," katanya lagi.

Namun, lanjut Masykurudin, jika ada pihak yang menghalangi paslon untuk menyampaikan visi-misi atau menghalangi masyarakat untuk mendapat informasi terkait paslon, maka itu tidak diperkenankan.

"Jadi dalam konteks menghalangi, memang enggak boleh," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika