REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota Bandung menganggarkan dana APBD sebesar Rp 300 miliar untuk dipergunakan dalam mengatasi permasalahan banjir yang terjadi. Proses pelelangan anggaran tersebut diharapkan bisa dilakukan secara inovatif agar pengerjaan bisa dilakukan secara cepat. Sebab selama ini, jika dikerjakan secara konvensional maka baru bisa dikerjakan Juni.

"Anggaran Rp 300 miliar untuk banjir kurang lebih 1/3 dari anggaran Infrastuktur Dinas Bina Marga dan Pengairan," ujar Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil kepada wartawan di Pendopo Wali Kota Bandung, Kamis (17/11).

Menurutnya, saat ini penanganan banjir membutuhkan tindakan yang cepat. Salah satu cara yang dilakukan dengan mengajak masyarakat yang untuk membongkar akses jalan di rumahnya yang menghalangi laju air.

Ia menuturkan, Desember mendatang akan membuat 2000 sumur resapan yang diinginkan oleh pihak Kecamatan. Selain itu, pada 2017 mendatang akan dibangun danau retensi di Jalan Babakan Jeruk, Bima, Sirnaraga, Sarimas dan Gedebage.

Dirinya menambahkan jika banyak yang mengatakan Pemerintah Kota tidak bekerja maka dirinya membantah hal tersebut. Sebab, pada tahun ketiga kepemimpinannya sudah beberapa upaya dilakukan untuk mengatasi banjir.

Ridwan Kamil mengatakan beberapa upaya yang dilakukan adalah memperketat izin apartemen di Kawasan Bandung Utara (KBU). 10 ribu biopori, danau parkir di Taman Lansia dan tol air serta petugas gorong-gorong sebanyak 1500 orang. Serta pengerukan sungai secara rutin dan memperbesar gorong-gorong ukuran 2x2 m

"Soal kritikan, kami sudah mengerjakan namun proses ini belum cukup. Ada masalah namun pemkot juga sudah bekerja," ungkapnya. Ia menambahkan Pemerintah kota Bandung menetapkan siaga bencana hingga Mei 2017 mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika