REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertemu dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) di Kementerian Luar Negeri pada Selasa (22/11) sore. Pertemuan tersebut membahas perkembangan kondisi Muslim Rohingya dan masukan kepada pemerintah Indonesia untuk ikut andil menghentikan kekerasan di Rakhine, Myanmar.

Sekjen MUI, Anwar Abbas mengatakan pertemuan MUI dan Menlu terkait Muslim Rohingya, Selasa sore ini menunjukkan adanya itikad baik pemerintah mengakomodir suara umat Islam yang prihatin dengan kekerasan yang terjadi di Myanmar.

"Kita mengimbau kepada pemerintah, dalam hal ini Kemenlu supaya berperan aktif, berinisiatif dan memprakarsai agar usaha-usaha untuk menghentikan aksi kekerasan dan kebrutalan terhadap Muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar ini bisa berhenti," kata dia kepada wartawan di Kantor MUI, Selasa (22/11).

Sebab MUI memandang peristiwa ini terjadi berulang-ulang, dan korban-korbannya sudah banyak berjatuhan. Dan terbaru pada awal November ini, telah terjadi pembunuhan, penyiksaan dan pembakaran terhadap komunitas Islam yang tinggal di daerah Maungdaw, Rakhine di Myanmar.

Tapi kenyataanya desakan umat Islam ke pemerintah selama ini, menurutnya, seperti ada keterbatasan-keterbatasan. Anwar melihat sepertinya ada kesepakatan-kesepakatan bilateral yang sudah dibuat dan sudah terikat didalamnya, bahwa Indonesia tidak boleh ikut campur dalam bentuk apapun terhadap negara Myanmar.

"Jadi kita akan konfirmasi betul tidak ada keterbatasan yang dialami pemerintah Indonesia. Karena itu kita MUI dengan Menlu akan membicarakan apa masalah yang menghalangi ini," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika