REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu untuk melakukan inventarisasi ulang seluruh aset milik TNI. Hal ini diminta Jokowi agar pemerintah mengetahui seberapa banyak aset yang belum digunakan secara optimal.

"Inventarisasi aset TNI juga nantinya akan memudahakan perencanaan dan pemanfaatan secara lebih jelas dan lebih tepat," ujarnya, saat membuka rapat terbatas tentang optimalisasi pemanfaatan aset TNI di Kantor Presiden, Rabu (23/11).

Presiden meminta Menteri Pertahanan memetakan aset-aset TNI dalam sejumlah kategori, antara lain aset yang tidak digunakan sesuai tugas pokok TNI, aset yang digunakan pihak ketiga, aset yang tidak dimanfaatkan dan aset yang dalam sengketa.

Menurut Jokowi, ia mendapat informasi bahwa masih terdapat aset TNI yang belum tersertifikasi. Ia meminta aset-aset yang masuk kategori tersebut untuk segera diperjelas status hukumnya agar menghindari silang sengeketa yang mungkin dapat terjadi.

Setelah inventarisasi dilakukan, sambung Presiden, selanjutnya ia meminta menteri membuat perencanaan pemanfaatan aset. Misalnya, untuk aset berupa tanah luas yang berada di tengah kota dapat dikaji ulang pemanfaatannya agar betul-betul digunakan secara optimal.

"Saya menekankan agar optimalisasi pemanfaatan aset TNI ini harus betul-betul dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta mempertimbangkan manfaat baik untuk TNI maupun untuk kepentingan bangsa yang lebih besar," kata Presiden.