REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan DPR telah menerima surat dari DPP Partai Golkar dan Fraksi Partai Golkar di DPR terkait pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin kepada Setya Novanto.
"Saya sudah cek, sudah ada surat dari DPP Partai dan Fraksi Partai Golkar kemudian surat tersebut harus dilaksanakan sesuai aturan," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (24/11).
Agus mengatakan, sesuai UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengamanatkan bahwa Pimpinan DPR harus mengadakan Rapat Pimpinan dahulu. Menurut dia, setelah Rapim, hasil rapat itu disampaikan kepada Badan Musyawarah DPR lalu dibawa ke Rapat Paripurna DPR. "Misalnya dalam Rapat Pimpinan DPR minimal tiga orang sehingga bisa kuorum," ujarnya.
Politikus Partai Demokrat itu mengatakan dalam surat itu disebutkan bahwa Setya Novanto menggantikan Ade Komarudin sebagai ketua DPR. Dia menjelaskan, surat itu ditanda tangani oleh Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham. "Sementara itu surat dari Fraksi Golkar ditanda tangani Ketua Fraksi Kahar Muzakir dan Sekretaris Aziz Syamsuddin. Alasannya mungkin banyak seperti biasa, yang penting tujuannya," katanya.
Sebelumnya, Partai Golkar kembali mewacanakan akan mengembalikan kursi ketua DPR kepada Setya Novanto, keputusan itu diambil dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Senin (21/11). Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan keputusan itu diambil dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus "Papa Minta Saham" yang menyeret nama Novanto. Keputusan MK tersebut dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang tidak pernah menjatuhi hukuman untuk Novanto.
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, selanjutnya DPP Partai Golkar akan berkomunikasi dengan internal partai seperti Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Dewan Kehormatan. Dia mengatakan, wacana pengembalian kursi Ketua DPR bukan karena performa Ade, melainkan untuk mengembalikan wibawa partai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika