REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pastikan situasi jelang aksi ‘2 Desember’, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi pantau langsung mobilisasi warganya melalui layar monitor lalulintas milik Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang.
Wali kota bahkan mengecek langsung melalui sejumlah camat, dengan memanfaatkan fasilitas konferensi jarak jauh, dari gedung Pusat Informasi Publik (PIP) Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.
Hal ini untuk memantau kemungkinan adanya ‘mobilisasi’ maupun ‘pergerakan’ warga di 16 kecamatan yang ada di daerah ini dan akan berangkat dan bergabung dengan umat Islam lainnya, di Jakarta.
“Kota Semarang semuanya relatif terkendali, tak ada upaya mobilisasi warga besar- besaran untuk berangkat ke Jakarta,” ungkap Wali Kota Semarang, yang dikonfirmasi di gedung PIP, Kamis (1/12).
Menurut Hendrar Prihadi, ada kemungkinan warga Kota Semarang ikut berangkat ke Jakarta untuk berpartisipasi dalam aksi besok. Karena pada aksi sebelumnya dikabarkan ada rombongan yang berangkat satu bus dari Kecamatan Gunungpati.
Sehingga wali kota memantau kamera pengintai lalulintas di beberapa ‘gerbang’ keluar dari kota Semarang. Dari pemantauan ini, belum ada pergerakan massa, baik melalui terminal bus, stasiun maupun bandara.
Sejumlah ruas jalan dan beberapa titik memang terlihat kepadatan arus lalulintas. Namun kepadatan yang dimaksud merupakan aktivitas dari rutinitas warga kota Semarang. Bukan akibat kepadatan kendaraan akibat mobilisasi massa.
Pun demikian dalam komunikasi dengan Camat Gunungpati juga terungkap jika tidak ada warga setempat yang akan bergerak ke Jakarta, termasuk dari pesantren yang ada di wilayah kecamatan tersebut.
Bahkan Hendrar Prihadi juga menegaskan, bilamana ada pergerakan massa yang akan berangkat ke Jakarta untuk bergabung dengan aksi 2 Desember, agar diarahkan menuju Balai Kota Semarang.
“Kalau ada yang mau demo arahkan saja ke balai kota biar dikawal Satpol PP, Kepolisian serta aparat TNI. Silakan berorasi dan sampaikan aspirasi tanpa harus melanggar ketentuan atau Undang Undang,” tandasnya.
Menurutnya, warga Kota Semarang yang menginginkan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditegakkan, tidak perlu ikut-ikutan aksi di Jakarta.
Meski ke Jakarta juga tidak dilarang, namun aspirasi tersebut cukup disampaikan dari Semarang saja. Sehingga tidak harus mengeluarkan uang untuk biaya berangkat dan pulang maupun selama berada di ibu kota Negara tersebut.
Perihal belum nampaknya pergerakan massa ini juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, Agoes Harmunanto.
Menurutnya, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang telah menyiapkan petugas di terminal, stasiun maupun bandara. “Namun sejauh ini belum ada laporan terkait dengan pergerakan massa yang dimaksud,” tandasnya.
Sementara itu, petugas gabungan TNI/Polri dan Dinas Perhubungan Kota Salatiga menggelar operasi penyekatan bagi gelombang massa yang akan mengikuti aksi 2 Desember di Jakarta dan tiba di wilayah Kota Salatiga.
Petugas gabungan ini juga melakukan aksi simpatik dengan membagi- bagikan air mineral dan permen kepada rombongan yang berangkat di perempatan Kecandran, Kota Salatiga.
Dalam kesempatan ini, sejumlah kendaraan pribadi yang digunakan oleh rombongan diberhentikan untuk diperiksa kelengkapan surat- surat kendaraan maupun barang bawaan yang ada di bagasi.
Syafrudin (27), salah seorang rombongan asal Kabupaten Klaten mengaku, sudah ada kesepakatan untuk tetap menjaga ketertiban selama berada di Jakarta. “Kami berangkat dua bus dan 12 mobil pribadi,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika