REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aksi Bela Islam yang digelar 2 Desember 2016 kemarin menarik perhatian banyak kalangan. Tidak terkecuali menteri-menteri agama negara tetangga, seperti Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura.

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, mengungkapkan tiga menteri tersebut memang ingin tahu perkembangan yang terjadi di Indonesia, termasuk soal Aksi 212. Karenanya, ia tanpa ragu langsung menjelaskan Aksi 212 kemarin, sebagai bagian dari demokrasi.

"Saya jelaskan itu bentuk demokrasi yang berkembang di Indonesia, bahwasanya hak berunjuk rasa menyampaikan pendapat dijamin konstitusi," kata Lukman kepada Republika.co.id, Selasa (6/12).

Ia menerangkan, itu sekaligus merupakan salah satu bentuk apresiasi dari pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo, kepada umat Islam di Indonesia. Hal ini karena, umat Islam telah sukses menjaga persatuan dan kesatuan terjaga, termasuk unjuk rasa yang berjalan damai.

Pemerintah Indonesia, kata Lukman, memberi apresiasi kepada umat Islam yang sudah menyampaikan aspirasi dengan tetap menghormati orang lain. Selain itu, yang terpenting dari berbagai unjuk rasa yang dilakukan, ternyata tidak ada aksi anarkistis satu pun.

"Itu apresiasi kepada umat Islam, yang telah berunjuk rasa secara damai, menghormati hak orang lain, serta tidak anarkistis," ujar Lukman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika