REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dewan menilai, masyarakat saat ini belum siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Menurut Ketua Komisi II DPRD Jabar, Ridho Budiman, belum siapnya masyarakat Indonesia dalam menghadapi MEA, salah satunya bisa terlihat pada hasil penelitian secara nasional baru 30 persen masyarakat yang mengetahui MEA.
"Selain itu, tingkat daya saing Indonesia pun levelnya turun menjadi peringkat ke 9, padahal sebelumnya ada di peringkat 4," ujar Ridho dalam acara Gelar Alumni Wirausaha Baru, di Graha Sanusi Universitas Padjadjaran (Unpad), Kamis (15/12).
Ridho mengatakan, dari sisi kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) pun, masyarakat belum siap. Padahal, negara di Asia yang lain sangat mempersiapkan SDM dengan baik. Bahkan, masyarakat Thailand dan Filipina sudah banyak yang belajar Bahasa Indonesia.
"Kan sudah disepakati, tahap pertama yang boleh lintas negara, itu bidang kedokteran, insinyur, pariwisata, dan lainnya. Negara lain, sudah banyak yang belajar bahasa kita," katanya.
Ridho menilai, ada marketing risk atau risiko pasar yang nanti dihadapi. Seharusnya, Indonesia memasarkan tugasnya. Namun, ia khawatir justru nantinya Indonesia hanya menjadi pasar. "Saat ini, negara Malaysia pun sudah banyak yang membuat sawah dan kebun sawit," katanya.
Khusus di Jabar, kata Ridho, untuk menggenjot perekonomian keberadaan wirausaha baru memang harus terus di dorong. Agar semakin banyak masyarakat yang membuka lapangan kerja.
Untuk mendorong wirausaha baru tersebut, kata dia, Pemprov Jabar akan membuat peraturan daerah (Perda). Dengan Perda ini, nanti bisa dibentuk badan layanan usaha daerah (BLUD) yang bisa memberikan pinjaman kalau bisa bunganya maksimal hanya 4 persen. "Bahkan, bisa juga menggunakan pola syariah jadi sama sekali tak ada bunga," katanya.
Keberadaan BLUD ini, kata dia, sangat penting untuk membantu wirausaha baru yang sering sulit mengakses modal karena terkendala persyaratan bank. "Bank kan harus ada agunan. Kalau BLUD kan tak akan ada. Kami akan dorong KCR (kredit cinta rakyat) sebesar Rp 250 miliar dialihkan agar dikelola badan itu," kata Ridho.
