Ia menyadari kondisi infrastruktur di Provinsi Kaltara masih sangat minim, karena itu perlu didorong agar mampu meningkatkan daya saing dan berkompetisi dengan daerah lainnya atau negara tetangga Malaysia. Namun dia juga mengakui, akibat kondisi ekonomi global yang tidak menentu, berdampak pada keterbatasan anggaran sehingga dibutuhkan inovasi dan kreativitas pemerintah daerah agar segala kebutuhan masyarakatnya dapat terpenuhi.

 

"Kondisi infrastruktur di Kaltara masih minim dibandingkan dengan daerah lain atau negara tetangga Malaysia. Makanya perlu dorongan kuat melalui inovasi dan kreatifitas supaya dapat berdaya saing," ujar Irianto melalui keterangan tertulisnya, Selasa (27/12).

 

Ia menegaskan, pemerintah telah berkomitmen kuat membangun sejumlah infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi Kaltara. Pemerintah Indonesia berupaya maksimal mendorong keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan infrastruktur dengan mempermudah kebijakan, instrumen dan kebijakan fiskalnya.

 

Bentuk dukungan pemerintah terhadap swasta dalam memajukan pembangunan di Indonesia, pemerintah telah membentuk perusahaan penjaminan, yakni PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia berbentuk badan usaha milik negara (BUMN) di bawah kendali Kementerian Keuangan.