REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Dana pensiun militer Taiwan diperkirakan merugi pada 2020. Beberapa tahun belakangan, defisit terus meluas hingga meningkatkan peringatan bagi stabilitas keamanan Taiwan.

Pemerintah mengatakan perlu ada perbaikan darurat pada sistem pensiun karena operasional saat ini sudah terancam. Perekonomian Taiwan telah mengalami perlambatan sejak 1990-an.

Populasi manula juga meningkat tajam sementara usia produktif berkurang. Perkembangan ekspor mengkhawatirkan karena Taiwan sangat bergantung padanya.

Masalah dana pensiun ini akan mempengaruhi 120 ribu personel. Sekitar 200 ribu pegawai negeri sipil juga terancam terkena reformasi pensiun. Ini akan jadi pekerjaan rumah prioritas Presiden Tsai Ing-wen.

Reformasi terhadap sistem pensiun diantaranya memperpanjang masa kerja sehingga pensiun ditangguhkan, atau pengurangan dana pensiun. "Masalah terbesar dari reformasi ini adalah ketakutan," kata pensiunan militer, mantan Letnan Jenderal Hu Chu-sheng.

Tentara yang sudah mengabdi selama 40 tahun ini mengatakan semua orang takut dan tidak santai. Padahal jika tentara tidak fokus pada pekerjaan mereka, efektivitas pasukan militer akan melemah.

Reformasi pensiun juga akan berimbas pada sektor-sektor lain, seperti pembayaran sektor publik dan buruh. Kekurangan dana kewajiban pensiun sektor publik dan tenaga kerja diperkirakan mencapai rekor baru, 570 miliar dolar AS pada 2016. Angka ini sembilan kali lebih besar dari anggaran pengeluaran tahunan pemerintah.

"Jika kita tidak bisa menyeimbangkannya dalam 20-30 tahun, maka krisis keuangan tidak akan bisa dihindari," kata Direktur Departemen Pensiunan Kementerian Layanan Sipil, Lu Ming-tai. Kondisi seperti ini sebenarnya sudah terjadi sejak 2008.