REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemutusan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Australia akibat kasus pelecehan Pancasila, tidak menyeluruh. Mantan Panglima TNI ini mengungkapkan kasus yang menyinggung kehormatan bangsa pada November 2016 tersebut, hanya berdampak pada penghentian sementara kerja sama pelatihan Bahasa Indonesia di satuan khusus Australia.
"Berarti bukan pemutusan kerja sama pertahanan secara menyeluruh seperti yang diberitakan di banyak media akhir-akhir ini," katanya, Kamis (5/1).
Wiranto menuturkan setelah Australia melakukan langkah-langkah penyelesaian terkait kasus pelecehan lambang negara Indonesia, hubungan pertahanan antara dua negara tetangga ini akan dilanjutkan.
"Masalah (pelecehan) tersebut tidak akan mengganggu hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik selama ini, hal ini juga telah ditekankan Presiden Joko Widodo pagi tadi," katanya.
Dengan adanya konfirmasi ini, Menko Polhukam berharap tidak ada lagi pemberitaan di luar konteks yang justru akan membingungkan masyarakat dan mengganggu hubungan bilateral kedua negara.
Terkait kasus pelecehan terhadap Pancasila dan TNI tersebut, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menangguhkan sementara kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF) sejak pertengahan Desember 2016.
Dengan adanya penangguhan ini latihan militer bersama, serta pertukaran perwira antara Indonesia dengan Australia saat ini dihentikan.
Australia, melalui Menteri Pertahanan Marise Payne, telah meminta maaf kepada Indonesia dan mengungkapkan penyesalan atas sikap anggota angkatan pertahanan mereka.
