REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Pemerintah Jepang merencanakan langkah-langkah hukum yang akan memungkinkan Kaisar Akihito turun takhta dan digantikan oleh anaknya dalam dua tahun, menurut laporan media, Rabu (11/1). Peristiwa tersebut akan menjadi peristiwa turun takhta pertama dalam dua abad terakhir.
Kaisar Jepang Akihito (83 tahun) memberikan pertanda pada Agustus dirinya ingin turun takhta. Ia mengatakan khawatir usianya akan mempersulit dirinya melakukan tugasnya secara keseluruhan. Turun takhta menurut hukum yang berlaku di Jepang saat ini tidak dapat dilakukan.
Meskipun demikian, sejumlah laporan media mengatakan pemerintah mempertimbangkan sejumlah langkah yang akan mengizinkan Akihito turun takhta dan menyerahkannya kepada Pangeran Kerajaan Naruhito (56 tahun) yang rencananya dinobatkan sebagai Kaisar pada 1 Januari 2019 mendatang.
Baca: Kunjungan ke Indonesia, PM Jepang Ajak 30 CEO
Proses turun takhta itu akan dilaksanakan pada 31 Desember 2018 atau pada 1 Januari berikutnya, sejumlah laporan menyebutkan. Sekelompok pakar telah membicarakan isu terkait sejak tahun lalu, dan diperkirakan akan mengeluarkan beberapa rekomendasi pada tahun ini.
Pemerintah dapat mengajukan sebuah peraturan khusus tentang turun takhta kepada parlemen paling cepat pada musim semi ini. Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga mengatakan pada Selasa dia tidak mengetahui keadaan itu.
"Para pakar mengutamakan cara meringankan beban Kaisar dalam diskusi mereka dan hal-hal itu masih berada dalam keadaan yang belum memiliki jalan keluar," dia mengatakan dalam sebuah konferensi pers.
Akihito telah menjalani operasi jantung dan dirawat dikarenakan kanker prostat. Dia naik takhta saat ayahnya, Hirohito meninggal pada 1989 pasca-Perang Dunia II, dan dia bekerja keras untuk mengobati luka akibat perang itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika