REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ratusan orang dari berbagai wilayah di Jawa Barat diduga tertipu rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Mereka datang ke Gedung Sate lantaran mendapatkan undangan acara pembekalan oleh gubernur selama 10 hari terhitung mulai hari ini Kamis (12/1).
Namun, mereka yang mulai datang sekitar pukul 12.00 WIB dengan seragam lengkap khas PNS harus kecewa. Pasalnya ternyata kegiatan diklat itu tak diketahui oleh bagian Gedung Sate.
Massa yang diterima oleh Humas Pemprov Jabar, Satpol PP Jabar, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar diberi penjelasan bahwa rekrutmen tersebut ilegal.
Salah seorang korban bernama Dani mengatakan, ia telah menyetor uang hingga Rp 100 juta kepada seseorang bernama Iwan. Ia dijanjikan mengikuti serangkaian pelatihan CPNS.
Dani bahkam sempat menerima tiga SK yang menyatakan dirinya menjadi CPNS. Ia pun sempat mengikuti pelatihan di Lembang. Di sana ia bersama 645 orang lainnya bahkan sempat dites urine.
"Saya sebenarnya guru honorer di Jakarta. Saya yakin karena selama proses itu sempat ada pelatihan di Lembang, pakai tes urine segala," kata Dani.
Salah satu korban asal Cimahi yang enggan disebutkan namanya, menceritakan sejak tahun 2013. Dirinya mendapat kabar bahwa ada penerimaan CPNS lewat jalur titipan dari salah seorang kenalan. Dirinya kemudian harus menyetorkan uang hingga 100 juta perorang, bahkan ada yang melebihi ratusan juta.
"Saya baru kasih Rp 70 juta, tapi saya ngobrol ada yang udah masukin 120 juta," tuturnya.
Ia yakin dengan kegiatan tersebut karena bersama 700-an orang lainnya selalu di undang dalam kegiatan diklat serta pembekalan yang diadakan oknum yang mengatasnamakan Ormas Komando Bela Negara.
"Di undang beberapa kali, katanya diklat, pernah diklat di Cimahi, kemudian tahun 2016 di gedung namanya diklat Mendagri Jayagiri Lembang," ucap wanita tersebut.
Selain itu, sejak pemberian uang dan pengumpulan berkas pihaknya langsung mendapatkan SK. Bahkan SK tersebut ada tandatangan dari Sekda dan Gubernur Jawa Barat.
Sementara itu, Kabid Pengadaan dan Mutasi Pegawai Badan Kepedawaian Daerah (BKD) Embun Pragnyamarta yang mendatangi para korban dan memberikan pemahaman bahwa tidak ada penerimaan CPNS di lingkungan Pemprov Jabar. Embun menuturkan bahwa mulai tahun 2014 pemerintah sudah mengeluarkan moratorium penerimaan PNS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika