Selasa 17 Jan 2017 10:17 WIB

Ini tidak Adilnya Kapolda Jabar Menurut Anggota DPR Sodik

Rep: Lintar Satria Zulfikar/ Red: Bilal Ramadhan
Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charliyan.
Foto: Antara/Reno Esnir
Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charliyan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR Dapil Jawa Barat Sodik Mudjahid menilai Polda Jawa Barat membela Gerakan Masyarakat Bawah Tanah (GMBI) dalam konflik mereka dengan Front Pembela Islam (FPI) di Bandung, Jawa Barat. Sodik memaparkan ketidakadilan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat.

"Pertama Kapolda Jabar mengundang beberapa ormas untuk meminta massa mengimbangi massa FPI pada hari kamis dan hanya GMBI sebagai binaan Kapolda yang hadir," kata Sodik, Selasa (17/1).

Sodik mengatakan Kapolda memfasilitasi apel pagi GMBI di halaman Mapolda Jabar satu hari sebelum peristiwa bentrokan terjadi. Lalu Pada hari kejadian yakni hari Kamis, Polisi membiarkan adanya anggota  simpatisan GMBI membawa balok dan senjata tajam. Padahal, kata Sodik, Undang-undang Darurat melarang hal tersebut dan itu tidak sesuai Protap Polri.

Selain itu, lanjut Sodik, pada hari kejadian polisi melakukan pembiaran intimidasi, ucapan penghinaan, penganiayaan dan pengerusakan mobil oleh oknum GMBI. Kapolda Jabar, menurut Sodik, juga membiarkan aksi GMBI berlangsung hingga malam hari melebihi batas waktu pukul 18.00 WIB yang diatur oleh undang-undang dan polisi jabar baru membubarkan GMBI setelah didesak oleh FPT.