REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menilai kebijakan Pemerintah yang memberi kesempatan swasta asing mengelola pulau di Indonesia justru membuka celah terjadinya pelanggaran. Hal ini karena kurangnya pengawasan Pemerintah terhadap pulau-pulau yang nantinya dikelola asing tersebut.

"Seperti di perbatasan aja, banyak petugas dan penjagaan ketat aja masih banyak penyelundupan, barang-barang ilegal, narkoba, apalagi pulau yang kita nggak jangkau, dan jangkauannya terlalu jauh," kata Daniel saat dihubungi Jumat (20/1).

Sehingga ia menilai pengelolaan pulau oleh asing untuk mengejar potensi pariwisata juga tidak begitu diperlukan saat ini. Karena, menurutnya Pemerintah masih mampu mengelola pulau-pulau di Indonesia, khususnya pulau di bagian terluar.

"Gimana pemerintah mau berdaulat dan mandiri jika diserahkan ke asing. Kan ini jadi tanggung jawabnya negara, sekarang kan memang ada anggaran untuk menjaga pulau-pulau terluar, itu kalau bukan pulau-pulau dalam kan nggak perlu, ya anggap aja itu sebagai bagian dari alam berkembang untuk kehutanan," kata Daniel.

Ia menambahkan, jika alasan pengelolaan untuk mengejar potensi wisata, lebih baik diprioritaskan kepada pulau yang memang telah memiliki potensi wisata, bukan pulau-pulau baru.

"Jadi yang sudah ada aja dibangun, kan masih belum maksimal, banyak seperti Danau Toba, Pulau Komodo dan lainnya yg masih belum dioptimalkan," kata dia.

Namun demikian, anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Barat itu mengatakan, jika nantinya pengelolaan asing benar-benar diberlakukan, Pemerintah harus memastikan pengawasannya. Kalau perlu, Pemerintah selektif untuk memilih pulau mana yang akan dikelola oleh asing.

"Harus sesuai Undang-undang yang pasti, tapi kita usahakan lokal nasional bisa kelola, kalau nggak, minimal ada kerjasama, jangan kelola asing semua atau dilepas langsung ke asing, juga perlu konsultasi ke masyarakat sekitar, jangan justru ada penolakan," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika