REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli mengungkapkan, Badan-badan di MPR seperti Badan Anggaran, Badan Sosialisasi dan Badan Pengkajian serta Lembaga Pengkajian MPR telah melaporkan seluruh kinerjanya kepada Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi-fraksi serta Pimpinan Kelompok DPD. Intinya, kata dia, semua pimpinan sepakat bahwa Republik Indonesia penting memiliki haluan negara.
"Yang menarik adalah pembahasan soal haluan negara. Masing-masing fraksi dan kelompok DPD menyatakan pendapatnya tentang haluan negara yang pada intinya semua setuju," kata Zulkifli, usai rapat gabungan pimpinan MPR dan DPD, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/1).
Rapat tersebut dihadiri sekitar 95 persen Pimpinan, Anggota Fraksi, Kelompok DPD dan Badan-Badan MPR serta Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR membahas seputar evaluasi sekaligus laporan badan-badan dan lembaga di MPR RI. Rapat tersebut juga membahas tentang Reformulasi Sistem perencanaan Pembangunan Model GBHN atau pentingnya muncul haluan negara.
Zulkifli menambahkan, ada beberapa fraksi yang menyatakan soal pembentukan dan perumusan soal haluan negara perlu diatur dengan Ketetapan MPR (TAP MPR). Intinya, lanjut dia, MPR diberikan kewenangan untuk membuat TAP MPR kembali. Dengan begitu, MPR yang akan diberi kewenangan untuk merumuskan dan menyusun haluan negara.
Beberapa fraksi lain, lanjut Zulkifli, juga menyampaikan bahwa haluan negara harus memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tapi ada juga yang berpendapat tidak perlu ada lagi haluan negara, selama lembaga-lembaga negara melaporkan kinerjanya kepada MPR RI, tidak ada sanksi apapun tapi yang memberi sanksi rakyat sendiri.
Misalnya, lanjut dia, Presiden tidak memuaskan rakyat, atau lembaga lain tidak memuaskan rakyat. Maka sanksinya tidak akan dipercaya rakyat dan tidak akan dipilih lagi.
"Pada intinya agenda Ragab sekarang adalah semua setuju bahwa haluan negara sangat penting dan Indonesia harus memilikinya. Pembahasan ini masih panjang. Nanti secara bertahap akan diskusikan kembali sampai semuanya sempurna," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika