REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kedatangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, bersama Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya ke kediaman Ketua MUI, KH Ma’ruf Amin mendapat sorotan. Apalagi kedatangan mereka dilakukan setelah terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat kontroversi terkait tudingan kepada KH Ma’ruf Amin.
Menurut Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, masalah kehadiran Luhut ini karena hal tersebut dinilai bukan tugas Luhut yang saat ini seharusnya fokus membidangi masalah kemaritiman.
"Saya ingin tanya, Pak Luhut datang ke kediaman Kiai Ma'ruf atas perintah Presiden Jokowi atau Ahok? Datang ke rumah Kiai Ma'ruf bawa Kapolda, bawa Pangdam, publik kan melihatnya Pak Luhut datang untuk menyelesaikan masalah Ahok," kata Andre melalui siaran persnya kepada Republika.co.id, Kamis (2/2).
Disampaikan, jika kedatangannya dalam posisi sebagai wakil dari pemerintah, maka ini memunculkan persepsi bahwa pemerintah tidak netral terkait kasus Ahok. Sementara jika datang dalam posisinya mewakili Ahok, sudah semestinya presiden menegurnya.
Andre juga menyinggung soal dugaan penyadapan yang dilakukan tim kuasa hukum Ahok terhadap percakapan telepon antara presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua MUI KH Ma'ruf A. Menurutnya, hal itu sangat terang menyalahi aturan jika terbukti ada penyadapan.
"Kepada Presiden Jokowi, Presiden saya dan Presiden seluruh rakyat Indonesia, kalau ini dibiarkan bisa berbahaya,” kata Andre.
Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi menceritakan pertemuan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dengan Ketua Umum KH Ma'ruf Amin, Rabu (2/2). Menurut dia, pertemuan tersebut merupakan inisiatif Luhut lantaran juga telah mengenal Ma'ruf secara pribadi.
Johan pun membantah pertemuan Luhut yang didampingi oleh Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan, dan Pangjam Jaya Letjen Teddy Lhaksmana merupakan perwakilan dari pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika