REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pusat Kajian Halal ITB Prof Tati Suryati Syamsudin Subahar mengatakkan, kehadiran Pusat Kajian Halal tidak lepas dari UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasalnya, UU itu menginisasi tekad ITB berkontribusi pada aspek halal di Indonesia.

"Sebab sudah lahir UU No 33 Tahun 2014, dan kami lihat ternyata ada bagian peran perguruan tinggi, kami ingin berkontribusi," kata Tati kepada Republika, Ahad (5/2).

Hal itu, lanjut Tati, sejalan dengan keinginan dari Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB), yang meminta civitas ikut berkontribusi di dunia halal. Terlebih, permasalahan halal bermaca-macam dan bukan hanya ada di aspek produk makanan saja.

Tati mengunkapkan, civitas pun merespons sangat baik keinginan tersebut, mengingat ITB memiliki kemampuan keilmuwan dan kompetensi yang memungkinkan. Sesuai prinsip ITB, Pusat Kajian Halal memiliki tujuan di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.

"Tentu, sesuai visi dan misi ITB, kami di Pusat Kajian Halal ingin berkontribusi dari sisi tersebut, yang bisa mendukung kegiatan halal di Indonesia," ujar Tati.

Pusat Kajian Halal ITB sendiri sudah berdiri sejak 14 Desember 2015, dengan salah satu fokusnya di produk-produk farmasi. Menengok kesuksesan Thailand, Jepang atau Korea Selatan, Tati berharap, ketentuan label halal bisa segera diterapkan di Indonesia.