REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengevaluasi para pendukung masing-masing pasangan calon yang akan hadir dalam debat publik ketiga Pilkada DKI Jakarta 2017 di salah satu hotel kawasan Jakarta Selatan, Jumat (10/2).
"Dari evaluasi kami pada debat kedua memang terjadi keramaian yang eksesif. Jadi terdengar sedikit ekstrem karena beberapa faktor di mana tidak mudah untuk mengatur pendukung supaya tetap tenang pada saat pasangan calon mengungkapkan jawaban ketika ditanya dalam debat," kata Komisioner KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos saat konferensi pers di gedung KPU DKI Jakarta.
KPU DKI Jakarta memperingatkan bagi pendukung setiap pasangan calon tidak diperbolehkan apabila ada calon yang sedang menjawab terdapat suara-suara, teriakan serta keributan. "Dari evaluasi debat sebelumnya, ada pengaruh dari jumlah pendukung yang hadir di sana sehingga tim kampanye kesulitan untuk mengatur. Jumlah pendukung kami kurangi dan diputuskan jumlah pendukung menjadi 100 orang seperti yang dilakukan pada debat pertama," tuturnya.
Menurutnya, pada debat pertama KPU DKI Jakarta hanya membolehkan pendukung yang masuk arena debat sebanyak 100 orang kemudian pada debat kedua menjadi 120 orang. "Sekarang pada debat ketiga kami kembalikan ke awal menjadi 100 orang sebagai bentuk tindak lanjut dari adanya ketidaksiapan pendukung dalam menjaga 'attitude'-nya," katanya.
Ia menilai hal itu perlu diambil supaya ada kesepakatan bahwa dalam debat harus tertib dan menghormati forum sehingga ada kesadaran bahwa ada tanggung jawab dari pendukung untuk menjaga sikap dan perilakunya agar tidak merugikan semua.
Pilkada DKI 2017 akan diikuti tiga pasangan cagub, yaitu pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Para kandidat berkampanye untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada warga mulai 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung 15 Februari 2017.
Ikuti Whatsapp Channel Republika