REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) mengatakan, temuan KTP elektronik (KTP-el) palsu atau ilegal sudah pasti merupakan tindakan yang salah. Namun, temuan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap pilkada karena jumlahnya tidak terlalu besar.

"Kalau untuk pilkada harusnya besar-besaran, tapi apa yang kita lihat hanya beberapa puluh itu terlalu riskan untuk Pilkada kalau sedikit itu," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jumat (10/2).

Menurut JK, temuan KTP-el palsu tersebut kemungkinan digunakan untuk tindak penipuan salah satunya yakni di sektor perbankan. KTP-el palsu tersebut kemungkinan akan digunakan untuk membuka rekening palsu yang kemungkinan bisa disalahgunakan.

Jusuf Kalla menegaskan, temuan puluhan KTP-el palsu efeknya tidak akan terlalu besar untuk Pilkada. "Menurut saya lebih kemungkinannya faktor penipuan," katanya.

Sebelumnya, Komisi II DPR melakukan sidak ke Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta dan menemukan 36 KTP-el , 32 NPWP, satu kartu ATM, dan satu buah buku tabungan palsu yang berasal dari Kamboja. Direktorat Bea dan Cukai menduga, identitas ini akan dipakai untuk kejahatan perbankan atau pencucian uang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika