REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengusulkan untuk memotong gaji pegawai negeri sipil (PNS) di kementeriannya untuk membantu pendanaan pebalap nasional Rio Haryanto. Namun, JK menyayangkan usulan Menpora tersebut apabila dilakukan dengan mengorbankan gaji karyawan di kementeriannya.
"Ya baguslah, tapi jangan pula mengorbankan anak buah yang gajinya tidak terlalu besar itu," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (2/3).
Meskipun ia mengapresiasi maksud baik Menpora, namun JK menilai usulan tersebut terlalu berlebihan. Sebab, masih terdapat cabang olah raga lainnya yang juga memerlukan perhatian dari Kemenpora. JK menambahkan, pemberian bantuan dana dapat dilakukan dengan menggalang donasi dari para pengusaha. "Ya mestinya para pengusahalah, sebagai contoh mungkin baik tapi jangan berlebihan juga lah," kata JK.
Seperti diketahui, Kementerian Pemuda dan Olahraga berinisiatif menggalang donasi untuk membantu pendanaan pebalap nasional Rio Haryanto kepada Manor Racing (Manor). Ia mengusulkan agar donasi dilakukan melalui pemberian gaji pekerja kementerian tersebut.
"Inisiatif ini diawali Pak Menteri (Imam Nahrawi), dengan memberikan misalnya satu bulan gaji penuh, dan ini dapat diikuti pejabat dan staf lainnya," kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewabroto di Jakarta, Selasa.
Terkait pengumpulan dana tersebut, kata Gatot, tidak ada pemaksaan yang diterapkan pihaknya kepada pejabat maupun pekerja Kemenpora, karena kegiatan ini hanya bersifat imbauan. Menurut dia, seluruh dana yang terkumpul akan diberikan kepada PT Kiky Sport, agar dapat segera mengamankan posisi Rio Haryanto dalam ajang F1 musim 2016.
Untuk berlaga di Formula One (F1), pebalap asal Solo, Jawa Tengah, ini perlu membayar sebesar 15 juta euro atau senilai Rp225 miliar, kepada Manor. Hingga kini, manajemen Rio, PT Kiky Sport, diketahui telah membayar 8 juta euro, sehingga kekurangan yang harus dilunasi pebalap berusia 23 tahun ini adalah sebanyak 7 juta euro sampai tenggat waktu yang ditentukan, yakni Mei 2016.
Ikuti Whatsapp Channel Republika