REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tokoh muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, berpendapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu mundur dan surut terhadap adanya bantahan yang datang dari berbagai pihak terkait kasus dugaan korupsi pengadaan proyek KTP elektronik. Saat ini, bantahan datang dari para pimpinan dan anggota DPR yang namanya disebut-sebut dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU).
Doli menyebut KPK telah mendapat kepercayaan yang besar dari masyarakat dalam mengungkap kasus korupsi. Hampir tidak adanya oknum yang lolos dari jeratan KPK sejauh ini, menunjukkan bahwa penetapan seseorang yang dinyatakan terlibat di dalam sebuah kasus korupsi telah melalui proses pembuktian yang sangat akurat dan kuat.
"Justru dengan berhadapan secara terbuka dengan nama-nama besar seperti yang telah disebutkan itu, ini kesempatan bagi KPK untuk naik kelas ke level yang lebih tinggi mendapatkan kepercayaan yang lebih luas lagi dari rakyat," ujarnya, Ahad (12/3).
Menurut Doli, inilah kesempatan KPK untuk menunjukkan bahwa lembaga tesebut bukan sebagai alat dari kekuasaan dan bebas dari intervensi kekuatan politik. Apalagi, kata dia, Presiden Joko Widodo, sudah menyatakan bahwa skandal KTP elektronik ini harus diselesaikan secara tuntas, sekalipun dari nama yang disebut-sebut itu ada juga yang disinyalir sangat dekat dengan Presiden.
"Saya pun meyakini publik pasti menunggu keberanian dan kemampuan KPK kali ini untuk menuntaskan mega skandal korupsi ini, termasuk berikutnya mega skandal lainnya seperti Century dan BLBI. Kita semua dukung KPK untuk bekerja independen, transparan, dan profesional demi Indonesia yang bersih dan bebas korupsi," kata Doli.