REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengimbau agar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak dikotori oleh berbagai konflik dengan latar belakang agama, seperti terpasangnya spanduk larangan menshalatkan jenazah pendukung cagub tertentu. Menurut dia, agama harus digunakan untuk hal yang bersifat promotif, bukan konfrontatif.
"Mengimbau semua pihak untuk bagaimana pilkada tidak dikotori, tidak dicemari oleh hal-hal yang justru menimbulkan konflik di antara kita dengan alasan-alasan agama. Jadi agama harus digunakan untuk hal yang sifatnya promotif, bukan konfrontatif," kata Lukman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/3).
Ia meminta masyarakat agar benar-benar menempatkan agama pada tempat yang sebenarnya. Apalagi selama masa pilkada ini, ia merasa ketegangan politik semakin tinggi. "Saya mengimbau semua kita, untuk betul-betul menempatkan agama pada tempat yang sebenarnya," kata dia.
Agama, kata Lukman, selalu mengajarkan kebaikan dengan berdakwah. Agama memberikan pengayoman kepada masyarakat, serta merangkul umat.
Lukman menyampaikan, dalam memberikan dakwah kepada masyarakat pun harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, bukan kekerasan bahkan memberikan penolakan kepada masyarakat.
Baca juga, Soal Spanduk Penolakan Pengurusan Jenazah, MUI Minta Umat tak Lebihi Batas.
Lukman mengaku, selama ini ia menerima permintaan dari masyarakat untuk bertindak melakukan pencopotan spanduk larangan menshalatkan jenazah pendukung calon tertentu, bahkan memberikan sanksi. Namun, kata dia, sebagai menteri agama, ia hanya bisa memberikan imbauan agar menggunakan pendekatan secara persuasif.
"Menteri Agama tidak dalam posisi untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan misalnya menegur takmir masjid, apalagi memberi sanksi, karena banyak tuntutan yang muncul di dalam masyarakat pada saya untuk saya memberikan sanksi-sanksi kepada mereka," jelas Lukman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika