Jumat 17 Mar 2017 02:32 WIB

Rehabilitasi DAS di Jawa Barat dan NTB Dimulai Bulan Depan

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Budi Raharjo
Foto udara kawasan terdampak banjir bandang aliran Sungai Cimanuk di Kampung Cimacan, Tarogong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (22/9).
Foto: Antara/Wahyu Putro A
Foto udara kawasan terdampak banjir bandang aliran Sungai Cimanuk di Kampung Cimacan, Tarogong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (22/9).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah akan memulai perbaikan daerah aliran sungai (DAS) Cimanuk hulu dan Citarum hulu, Jawa Barat, serta DAS Sungai Sari Nusa Tenggara Barat (NTB) pada April 2017. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya mengatakan, secara teknis unit kerja, pemerintah daerah, dan UPT di lapangan sudah melakukan rapat bersama dan pada dasarnya sudah siap.

"Kegiatan yang dilakukan yaitu penanaman kemudian ada yang penanaman secara konvensional artinya penanaman oleh rakyat, pembibitan dan sebagainya" ujar Siti di Kantor Wakil Presiden, Kamis (16/3).

Siti menjelaskan, DAS Citarum hulu sebesar 36.817 hektare dan yang kritis dan harus diselesaikan sekitar 18.600 ribu hektare, sedangkan DAS Cimanuk hulu sekitar 9.400 hektare. Sementara perbaikan di DAS Sungai Sari NTB sekitar 6.100 hektare. Rehabilitasi DAS ini dilakukan untuk mengatasi masalah banjir dan ekosistem yang rusak di wilayah tersebut. "Ketika hulunya ditangani, pohonnya banyak yang tumbuh, banjir bisa tertangani dan tertahan," kata Siti.

Program-program perbaikan di hulu sudah dimulai pada 2004 ketika Jusuf Kalla masih menjadi menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat, dan kini hasilnya sudah lebih hijau. Kemudian, pada akhir 2015 dilakukan penanaman pohon di Situ Cisanti, Jawa Barat, dan kini sudah menujukkan hasil yang mumpuni.

Siti mengatakan, memang Indonesia memiliki masalah lingkungan yang sangat banyak terutama kerusakan tambang. Ada lebih dari 300 spot seperti di daerah Pongkor, Jawa Barat. Menurutnya, Pongkor akan dijadikan contoh karena termasuk daerah yang penyelesaiannya cukup baik.

"Ada 320 yang sudah diverifikasi dan teridentifikasi sekitar 130-150 spot dari tambang tanpa izin atau tambang rakyat, itu kita tangani dan sudah rapat juga waktu itu tentang merkuri," kata Siti.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement