REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi, menegaskan pihaknya siap untuk melakukan audit terhadap akuisisi PT Gendhis Multi Manis (PT GMM) oleh Perum Bulog. Apalagi, kata Achsanul, jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pihaknya untuk mengaudit akuisisi yang disinyalir dapat merugikan negara, maka BPK wajib melaksakannya.

Namun, kata Presiden Madura United (MU) itu, pihaknya akan akan mengkaji lebih dulu, apakah proses akuisisi yang dilakukan oleh Bulog sesuai dengan aturan yang ada. "Jika ada permintaan DPR, kita wajib melaksanakannya. Tapi kita lihat dulu, apakah akusisi sudah sesuai dengan aturan yang ada, dan apakah bermanfaat untuk Bulog," jelas, politikus asal Madura, ini saat dihubungi, pada Selasa (21/3).

Menurut Achsanul, audit yang bakal dilakukan pihaknya tersebut sangat penting untuk mengetahui transparansi akuisisi tersebut. Termasuk jumlah utang PT GMM senilai Rp 800 miliar, yang saat ini sudah beralih menjadi kewajiban Bulog, usai akuisisi itu dilakukan. "Ini penting untuk transparansi proses akuisisi PT GMM," tambahnya.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar mengusulkan, BPK segera melakukan audit atas kebijakan akuisisi Bulog tersebut. Eva juga mengatakan, audit perlu dilakukan BPK dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. "Perlu diaudit karena dikhawatir ada yang mengeksploitasi Bulog demi keuntungan tertentu. Jika hal ini terjadi, maka bahaya betul," tutur Nasril.

Menurut Nasril kebijakan Bulog mengakuisisi saham PT GMM sebesar 70 persen patut dipertanyakan. Sebab, akuisisi tersebut tidak dilakukan  dengan pembelian saham 100 persen. Lanjut Nasril, PT GMM yang diakuisisi Bulog itu kan otomatis akan menjadi anak perusahaan Bulog. Jadi kenapa akuisisi hanya 70 persen saham, berarti ada sisa saham 30 persen yang dimiliki pihak selain Bulog.

Ikuti Whatsapp Channel Republika