REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur PT EK Prima Ekspor (PT EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair, terdakwa suap terhadap Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno, mengaku menyesal dan meminta maaf. Ia mengaku melakukan pemberian sejumlah uang lantaran terpaksa mengikuti saran Handang.
Menurutnya, Handang memiliki sikap sopan santun dan berjanji dapat mempercepat proses amnesti pajak. Yang ia ketahui, duit yang diberikan yaitu untuk Handang sendiri, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, Muhammad Haniv, beserta tim Haniv.
Meski mengaku terpaksa, Rajamohanan mengakui kesalahan perbuatannya. Saat ditanya jaksa penuntut umum apakah ia menyesal dan tahu kalau pemberian uang itu tidak dibenarkan hukum, Rajamohanan tak mengelak.
"Saya tahu saya salah, saya minta maaf," ujar Rajamohanan dalam sidang lanjutan di PN Tipikor, Jakarta, Senin (27/3).
Rajamohanan menjelaskan, sebelumnya pada 2015, PT EKP mengajukan restitusi pajak Rp 3,5 miliar. Tetapi perusahaannya disarankan untuk mengajukan pengampunan pajak atau tax amnesty.
Selanjutnya, PT EKP menerima Surat tagihan pajak (STP) pada Juni 2016. PT EKP mengajukan keberatan tetapi tidak ada anggapan. STP itu berisikan imbauan bahwa dalam 30 hari ke depan, perusahaan harus membayar Rp 78 miliar.
"Di situ saya panik. Saya tanya Siswanto (internal perusahaan). Saya juga punya network (jaringan) namanya Rudi. Pajak kita ditolak, dan saya disarankan ketemu Haniv," ujarnya.
Rajamohanan mengaku melakukan suap tersebut lantaran tak punya jalan keluar dan atau pilihan lain. Dalam surat dakwaan, Rajamohanan menjanjikan fee Rp 6 miliar, namun, baru terjadi penyerahan pertama sebesar Rp 1,9 miliar saat keduanya ditangkap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya ngak ada jalan keluar, nggak ada apilihan. Kalau saya bayar 78 miliar, perusahaan saya bangkrut," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika