Mantan menteri ini dituduh tidak mengungkapkan catatan teleponnya serta menggunakan email pribadi untuk menyembunyikan perannya dalam larangan tersebut. Larangan itu kini digugat class action oleh pengusaha peternakan yang dipimpin Brett Cattle Company, yang mengajukan gugatan sela ke Pengadilan federal atas segala komunikasi yang terjadi antara Ludwig, staf serta mantan Perdana Menteri Julia Gillard.

Informasi ini diperlukan oleh kantor hukum Minter Ellison yang mewakili para penggugat dalam mendapatkan jawaban mengapa larangan ekspor ternak hidup ke Indonesia begitu mendesak ketika itu.

Ludwig sebagai menteri saat itu melarang ekspor ternak ke 12 rumah potong hewan di Indonesia menyusul tayangan Program "Four Corners" ABC yang mengungkapkan perlakuan keji terhadap ternak sapi Australia. Lima hari setelah tayangan ABC itu, Ludwig menerapkan larangan selama enam bulan, menyebabkan industri peternakan terpukul dan banyak peternak kehilangan penghasilan.

Tuduhan

Para pengusaha itu menuduh Ludwig tidak menyerahkan pesan SMS dan email internal yang bisa menjadi sangat penting untuk membuktikan kasus mereka. Mereka juga menuduh bahwa mantan menteri itu mungkin bertindak ceroboh, dengan mengabaikan dan atau berpotensi melawan hukum dengan memberlakukan larangan kedua.

Mereka mengatakan sang menteri malah menyerahkan surat-surat resmi, berita media dan poin-poin diskusi. Diketahui Ludwig menggunakan dua akun email pribadi untuk berkomunikasi dengan stafnya tentang pelarangan tersebut.

"Tampaknya staf kementerian diperintahkan untuk mengirimkan bahan-bahan ke alamat email pribadi ini," demikian disebutkan dalam dokumen gugatan itu.

"Bahan-bahan yang telah kami lihat termasuk penjelasan pemerintah dan poin-poin diskusi. Kami tidak bisa mengetahui hal apa lagi yang mungkin telah dikirim ke akun ini atau apakah praktek itu wajar saat itu atau sekarang," katanya.

ABC mendapatkan informasi bahwa Minter Ellison mencari bukti apakah Ludwig telah mengabaikan nasihat hukum bahwa dia tidak memiliki kewenangan untuk menerapkan larangan kedua, atau mengikuti perintah dari kantor PM Gillard untuk menerapkannya, tanpa mencari nasihat hukum.

Gugatan itu juga menduga ponsel yang digunakan Ludwig dan stafnya telah dimusnahkan setelah periode enam minggu dari penerimaan dokumen, dan bahwa server yang berisi email internal juga telah dinonaktifkan.

"Ponsel ini kemudian dimusnahkan, mungkin bersama dengan rekor setiap SMS. Commonwealth diberitahu mereka menganggap catatan SMS itu tidak bisa ditemukan karena tidak mengandung 'saran' atau 'briefing'. Kami tidak setuju," demikian disebutkan dalam gugatan itu.

Departemen Pertanian telah menyerahkan lebih dari 45 ribu dokumen untuk kasus ini, sementara dari kantor Ludwig hampir tidak ada dokumen yang diserahkan. Para pengusaha yang terlibat dalam gugatan class action yang sudah berjalan tiga tahun ini berharap untuk penyelesaian di luar pengadilan, tapi penolakan Ludwig untuk menyerahkan dokumen dapat mempengaruhi kasus ini.

Para peternak dan keluarga yang terpukul oleh larangan ekspor tersebut mengatakan mereka berharap Ludwig akan hadir dalam persidangan utama kasus pada Juli 2017.

Kantor pengacara Minter Ellison yang mewakili gugatan class action ingin mencari jawaban mengapa larangan ekspor ternak sapi ke Indonesia begitu mendesak saat itu.

Foto: Matt Brann

'Catatan telah dihancurkan'

Sementara itu CEO Northern Territory Cattlemen's Association Tracey Hayes kepada ABC Rural mengaku percaya bahwa kantor mantan menteri telah menunjukkan "ketidakpedulian" dalam proses pengungkapan formal kasus ini.

"Sepanjang proses pengungkap itu menjadi jelas bagi kami bahwa sang menteri memang telah menggunakan email pribadi untuk korespondensi hal-hal penting yang berkaitan dengan larangan ekspor ternak. Dia telah menginstruksikan staf kementerian untuk berhubungan langsung dengan dia melalui email pribadi," kata Hayes.

"Catatan ponsel belum diserahkan sebagai bagian dari pengungkapan, terlihat bahwa catatan dan kartu SIM dari ponsel mereka telah dihancurkan, Sama sekali tak ada rekaman suara elektronik, SMS dan jelas-jelas penonaktifan server yang sekiranya menampung informasi penting ini," tambahnya.

Hayes yakin Ludwig telah menggunakan email pribadi, karena di antara 45.000 dokumen yang diserahkan, "konsistensi informasi ... untuk sejumlah email yang tampak agak tidak konsisten terkait hal itu," ujarnya.

"Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan email-email itu adalah email pribadi sang menteri, dan sudah jelas adanya perintah yang diberikan kepada staf kementerian untuk melakukan korespondensi dengan menteri melalui alamat email pribadi ini," katanya.

Diterbtikan Pukul 13:27 AEST 31 Maret 2017 oleh Farid M. Ibrahim dari berita berbahasa Inggris.