REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Hampir 200 bioskop film independen di seluruh Amerika Serikat pada Selasa menayangkan 1984. Film diangkat dari novel George Orwell ini berkisah tentang masa depan distopia dan penyelenggara mengatakan bahwa penayangannya dilakukan untuk menentang pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Novel 1984 kembali masuk dalam daftar buku laris Amerika Serikat pada Januari ini. Buku terbitan 1949 itu menampilkan pemerintahan "Big Brother", yang memata-matai dan memaksa warga "berpikir dua kali" atau secara bersamaan menerima versi bertentangan dari suatu kebenaran.
Film yang diangkat dari buku itu diluncurkan pada 1984 dan dibintangi John Hurt dan Richard Burton. Badan Bioskop Amerika Serikat mengatakan pemutaran film itu di 44 negara bagian Amerika Serikat pada Selasa diatur untuk "mengambil sikap atas nilai paling dasar kami: kebebasan berbicara, menghormati sesama manusia, dan kebenaran sederhana bahwa tidak ada 'fakta alternatif'".
Nicolas Rapold, yang membantu mengatur penayangan di Lincoln Center, mengatakan ia mengharapkan setidaknya 100 orang untuk menghadiri setiap tiga jadwal pemutaran gratis di tempat tersebut.
Novel Inggris itu dicetak ulang pada bulan Januari, beberapa dekade setelah ditulis, pasca pembelaan pemerintahan Trump yang menyebut "fakta alternatif". Fakta alternatif digunakan oleh pejabat Gedung Putih Kellyanne Conway selama sengketa jumlah kerumunan orang saat pelantikan Trump.
Adam Birnbaum, direktur film di Avon Film Centre Theatre di Stamford, Connecticut, dan penyelenggara, mengatakan tema Orwell tersebut sama relevannya hari ini dengan hampir 70 tahun yang lalu.
"Yang menjadi kekhawatiran kami adalah gagasan bahwa satu-satunya jawaban adalah apa yang muncul dari corong yang menjalankan pemerintahan (Trump) tapi ada upaya ini untuk memilah informasi yang keluar apa-apa," kata Birnbaum.
Dia menambahkan bahwa sejumlah bioskop yang menayangkan 1984 pada Selasa telah menjadwalkan diskusi bareng penonton pascafilm. "Setidaknya, kami berharap bahwa orang akan terus menjadi suara oposisi terhadap beberapa praktik yang saat ini dilakukan oleh pemerintah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika