REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Edi Sukmoro mengatakan bahwa ada kemungkinan pembiayaan kereta ringan (light rail transit/LRT) akan dibukakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode 2018.
"Ya ada kemungkinan APBN 2018, tapi itu semua pembahasan bersama DPR. Yang penting jalan terus, jangan sampai mangkrak," kata Edi di kawasan SCBD, Jakarta, Kamis (12/4).
Ia menjelaskan tiketnya berkisar pada tarif Rp12 ribu, dan sudah termasuk dengan subsidi. "Tarifnya agar masyarakat bisa menikmati dengan harga yang pantas saja, tapi belum diputuskan berapa subisidi. Nanti Pemerintah Provinsi juga ikut berpartisipasi," katanya.
Informasi sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengklaim skema pembiayaan untuk kereta ringan (light rail transit/LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi sudah final. "LRT tadi sudah beres. Sudah kita finalkan dan enggak ada masalah," katanya.
Skema pembiayaan proyek LRT Jabodebek bersumber dari dana pemerintah, melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), dan investasi. PT KAI (Persero) yang ditunjuk menjadi investor dan operator proyek itu telah menerima PMN sebesar Rp 2 triliun pada 2015. Sedangkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang ditunjuk sebagai kontraktor telah mendapat PMN sebesar Rp 1,4 triliun pada 2015.
Untuk mendukung proyek LRT Jabodebek, pemerintah mengusulkan PMN untuk KAI sebesar Rp 5,6 trilun pada tahun 2017. Dengan demikian, dari total investasi yang dibutuhkan untuk sarana dan prasarana sebesar Rp 27 triliun, tambahan Rp 18 triliun akan didapatkan melalui skema pinjaman dari sejumlah lembaga keuangan, yakni Bank Mandiri, BNI, BRI dan Sarana Multi Infrastruktur.
Setelah skema pembiayaan rampung, Luhut mengatakan masih ada proses lanjutan yang akan dibahas yakni mengenai suku bunga pinjaman bank. "Duitnya Adhi Karya kan sudah cukup sampai Desember tahun ini, kira-kira Rp9 triliun. Lalu nanti masuk pakai APBN dan PMN. Ini sih tinggal bunga, kalau bunganya 8,5 persen, subsidinya besar. Jadi ini kita lagi coba 7 persen. Nanti kerja sama dengan Bank Indonesia," jelasnya.
Luhut menuturkan pemerintah akan memberikan penjaminan kepada KAI dan Adhi Karya jika nanti usulan PMN tidak disetujui DPR. "Iya, kalau sampai tidak disetujui, tapi kita enggak mau mangkrak, jadi nanti kita sekuritisasi, jadi pengembangan selanjutnya sendiri," katanya.
Ada pun terkait PSO (Public Service Obligation), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menanggung sepenuhnya lantaran keberadaan transportasi massal itu akan dapat mengurangi kemacetan hingga 20 persen.
"Itu (PSO) akan ditanggung Pemda DKI 100 persen, kalau itu (LRT Jabodebek) nanti jalan, 20 persen traffic (kemacetan) akan berkurang," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika