Senin 17 Apr 2017 16:10 WIB

Polisi Keluarkan Maklumat, Tamasya Al Maidah Dilarang

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Bayu Hermawan
 Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian Polda Metro Jaya, Polda Banten dan Polda Jabar mengeluarkan maklumat bersama. Maklumat tersebut berisi larangan dilakukannya mobilisasi massa yang dinilai dapat mengintimidasi masyarakat lainnya baik secara fisik maupun psikis selama penyelenggaraan pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menyampaikan, maklumat ini tidak hanya berlaku terhadap rencana kegiatan tamasya Al-Maidah, namun juga berlaku terhadap berbagai kegiatan masyarakat lainnya yang dinilai dapat menganggu keamanan.

"Prinsipnya ini secara umum ya, apapun yang terkait pengerahan massa. Silakan diterjemahkan sendiri, agar hal-hal yang berpotensi mengganggu ketertiban publik itu bisa diminimalisir, bisa tidak terjadi," ujar Boy di Mabes Polri, Senin (17/4).

Dikeluarkannya maklumat bersama tersebut, kata Boy, berdasarkan aturan UU no 2 tahun 2002 di mana Polda dapat memberikan maklumat demi menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.

"UU No 2 Tahun 2002 Polda berhak memberikan maklumat demi menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat,"

Boy pun mengimbau masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat lainnya serta menimbulkan kekhawatiran. Selain itu, ia juga menjamin petugas pengamanan yang dikerahkan dalam penyelenggaraan pilkada nanti akan bersikap objektif dan juga netral.

"Kami informasikan, petugas-petugas di TPS itu kan sudah ada ya. Tolong dipercayakan saja, ada unsur polisi, unsur TNI, dan Linmas. Kami jamin petugas kita akan objektif dan netral," tegas Boy.

Pengamanan akan dilakukan dengan mengerahkan satu anggota kepolisian, satu anggota TNI, dan juga dua anggota perlindungan masyarakat di tiap TPS. Menurut Boy, pola pengamanan yang diterapkan kali ini merupakan pola yang berbeda dan juga yang pertama kali dilakukan untuk mencegah berbagai potensi keamanan.

"Sekarang ini, satu polisi satu TPS. Ada satu TNI juga, plus dua linmas. Ini pola yang berbeda dan baru pertama kali kami lakukan untuk mencegah potensi-potensi yang tidak diinginkan," ujarnya lagi.

Seperti diketahui, direncanakan sekitar 1,3 juta Muslim yang tergabung dalam gerakan Tamasya Al Maidah akan melakukan aksi ke Jakarta untuk mengawal pencoblosan pemilihan gubernur DKI Jakarta putaran kedua.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement