REPUBLIKA.CO.ID, CIAMIS -- Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama (MNU) Khofifah Indar Parawansa mengkhawatirkan masuknya gerakan pendukung sistem khilafah ke daerah pelosok Indonesia. Menurutnya, gerakan semacam itu bertentangan dengan prinsip NKRI.

Dia mengingatkan, para anggota MNU yang mayoritas ibu-ibu untuk berhati-hati dengan gerakan ini. Sebab, gerakan ini condong ingin mengubah sistem pemerintahan Indonesia. Modusnya, menganggap sistem pemerintahan Indonesia tak lagi layak lantaran sarat korupsi.

"Sebagaian besar akar rumpat massa muslimat  di desa berharap mereka bisa memahami ketika melihat ada berita informasi hal yang terkait dengan upaya mengganti NKRI dengan sistem khilafah. Mereka harus paham kondisi ini," katanya pada wartawan dalam kunjungannya ke Kabupaten Ciamis, Senin (1/5).

Kekhawatiran Khofifah soal menguatnya gerakan pendukung sistem khilafah bukan tanpa dasar. Pasalnya, dia menyebut, menerima laporan adari sejumlah Kepala Desa soal hal tersebut.

"Sudah ada di daerah, Kades pernah sampaikan itu pada saya. Tugas kami untuk memberikan penjelaskan dan penerangan pada warga sehingga dia tahu apa yang perlu dilakukan," ucapnya.

Khofifah mengatakan, jika terjadi kesalahan dalam sistem pemerintahan saat ini tentunya terdapat mekanisme untuk mencari kebenarannya. Ia menyebut, terdapat lembaga penegak hukum yang bisa menjamin keadilan pada sistem pemerintahan saat ini.

"Saya punya tugas untuk jelaskan kepada mereka. Misal ada pungli atau korupsi, tidak serta mereka sistem harus diubah. Jadi yang harus dilakukan proses maksimalisasi regulasasi yang ada, ada aparat penegak hukum. Ini harus dikawal," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika