REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Gedung Putih menyatakan, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan tetap mengundang Presiden Filipina Rodrigo Duterte ke Washington, meski harus menghadapi kritik terkait isu HAM. Duterte dituduh oleh kelompok HAM internasional telah mendukung pembunuhan di luar hukum terhadap pengedar narkoba di Filipina.
"Menghormati seorang pria yang bangga telah membunuh warganya sendiri, dan mengundangnya ke Gedung Putih. Melupakan rekam jejak pelanggaran HAM dan mengirimkan pesan yang mengerikan," kata Direktur Human Rights Watch Asia, John Sifton.
"Dengan mendukung 'perang melawan narkoba' yang dilakukan Duterte, Trump telah melibatkan diri secara moral terhadap pembunuhan masa depan," tambah dia.
Trump menyampaikan undangannya kepada Duterte melalui sambungan telepon pada Sabtu (29/4) lalu. Menurut Gedung Putih, kerja sama AS dengan Manila sangat diperlukan untuk menghadapi Korea Utara.
"Tidak ada yang benar-benar bisa menghadapi negara ini dan menghadapi wilayah yang menjadi ancaman besar seperti Korea Utara," ujar Kepala Staf Gedung Putih, Reince Priebus, dalam sebuah wawancara dengan ABC, Ahad (30/4).
Ia mengakui Presiden Trump sedang berusaha memperkuat dukungan dari negara-negara Asia Tenggara untuk membantu mengendalikan program nuklir dan rudal Korea Utara. Pada Senin (1/5), Kepala Urusan HAM PBB Zeid Ra'ad al-Hussein juga mengatakan Presiden Trump harus bisa mengajari Duterte mengenai pelanggaran HAM. Duterte selama ini dinilai tidak menunjukkan kepeduliannya terhadap HAM dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden.
"Jadi kami berharap pesan tersebut dapat disampaikan dengan sangat jelas oleh Presiden Amerika Serikat kepada Presiden Filipina," ujar Zeid, dalam sebuah konferensi pers.
Namun Priebus menegaskan, diundangnya Duterte ke Washington bukan berarti AS mengesampingkan isu HAM. "Yang sebenarnya adalah, masalah yang kita hadapi terkait Korea Utara ini sangat serius sehingga kita memerlukan kerja sama dengan sebanyak mungkin mitra di wilayah dan kita dapat memastikan upaya kita berjalan dengan baik," ungkap Priebus.
Priebus menjelaskan, Korea Utara telah menjadi prioritas utama pemerintahan Trump. "Jika kita tidak bersama semua orang, apakah orang itu baik atau jahat, itu tidak masalah. Tapi kita harus berada di dalam tujuan yang sama mengenai Korea Utara," kata Priebus.
Sejak berkuasa di Filipina tahun lalu, Duterte sering mengecam Washington, yang merupakan sekutu lama negaranya. Ia berusaha memperbaiki hubungan dengan Cina dan juga berencana memperbaiki hubungan dengan Rusia.
Duterte meluapkan rasa marah terhadap kekhawatiran pemerintah Obama mengenai dugaan pembunuhan di luar hukum. Ia mengancam akan memutuskan aliansi pertahanan dengan AS yang telah berlangsung lama.
Namun, Duterte memiliki kesan positif tentang Trump, setelah pemilihan presiden AS pada November lalu. Ia menyatakan akan memperbaiki aliansinya dengan AS di bawah pemerintahan Trump.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Filipina Robespierre Bolivar mengatakan undangan resmi dari AS akan diterima dengan baik. Ketika ditanya mengenai undangan tersebut, Presiden Duterte mengatakan tidak keberatan untuk bertemu Trump.
"Saya tidak dapat membuat janji yang pasti, saya juga harus pergi ke Rusia dan pergi ke Israel," kata dia, Senin (1/5).
Undangan bagi Duterte mengunjungi Gedung Putih di tanggal yang tidak ditentukan tampaknya menjadi salah satu rayuan yang ditunjukkan Trump terhadap beberapa pemimpin asing yang memiliki reputasi otokratis. Sebelumnya ia pernah menyatakan kekaguman terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, menjadi tuan rumah bagi Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, dan menyambut hangat Presiden Cina Xi Jinping.
Pada Ahad (30/4), Trump juga memberikan undangan kepada Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha, mantan jenderal yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014. Pemerintahan Prayuth telah lama bersitegang dengan pemerintahan mantan Presiden Barack Obama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika