REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH - Warga Palestina menggelar pemilu lokal, di Tepi Barat yang diduduki, pada Sabtu (13/5). Pemilu ini merupakan praktik demokrasi pertama selama bertahun-tahun, yang telah menimbulkan ketegangan antara gerakan Fatah dan Hamas yang saling bersaing.
Sekitar 800 ribu warga Palestina diharapkan dapat memilih perwakilan di 145 dewan daerah di Tepi Barat, kecuali di Jalur Gaza. Otoritas Palestina, yang memerintah di Tepi Barat, dan Hamas, yang mengelola Gaza, saling menyalahkan karena pemungutan suara tidak diadakan di wilayah kecil itu.
"Tidak diragukan lagi, ini adalah kehidupan demokrasi yang telah kita janjikan kepada rakyat kita. Sayangnya kegembiraan ini terjadi di Tepi Barat saja karena Hamas mencegah rakyat mempraktikkan ini di Gaza," kata Wakil Kepala Fatah, Mahmoud al-Aloul, dikutip Aljazirah.
Hamas mengatakan, Otoritas Palestina telah membuat keputusan sepihak untuk melanjutkan pemungutan suara, sebelum kesepakatan kerangka hukum tercapai. "Pemilu terjadi tanpa konsensus nasional. Merangkul Tepi Barat saja, tanpa Gaza yang akan memperkuat divisi," kata juru bicara Hamas, Fawzi Barhoum.
Hamas memboikot pemilu lokal sebelumnya, yang diadakan pada 2012. Namun mereka telah mendesak para pendukung untuk memilih perwakilan Hamas yang ada dalam pemilu lokal kali ini.
Pemilihan legislatif terakhir diadakan pada 2006 dan Hamas mendapat kemenangan besar. Hal itu yang menjadi dasar perpecahan politik, sehingga Hamas dan Fatah bertempur dalam perang saudara singkat di Gaza pada 2007.
Beberapa jajak pendapat menunjukkan bahwa jika pemilihan parlemen diadakan sekarang, Hamas akan memenangkan suara di Gaza dan Tepi Barat. Namun, mengingat tidak adanya pemilu legislatif dan pemilu presiden, pemungutan suara lokal ini juga digunakan sebagai uji popularitas untuk Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang didukung Fatah.
Abbas yang telah menjabat sebagai Presiden Palestina selama 12 tahun, telah menjadi pemimpin yang paling tidak populer menurut jajak pendapat. Dia tidak memiliki penerus yang jelas dan tidak ada langkah apapun yang diambil untuk melakukan pemilu presiden dalam waktu dekat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika