Selasa 16 May 2017 15:47 WIB

Bertemu Presiden, PBNU Sarankan Pemetaan Daerah Berpotensi Paham Radikal

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Agus Yulianto
Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini
Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Sejumlah tokoh lintas agama bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini di Istana Merdeka. Kepada Jokowi, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmi Faisal Zaini akan menyampaikan sejumlah hal termasuk upaya untuk mempersatukan umat.

Helmi mengatakan, agar dilakukan pemetaan di sejumlah wilayah terkait paham-paham yang berpotensi radikal dan memicu perpecahan masyarakat. "Harus ada pemetaan. Sebetulnya, sebaran paham-paham yang mengganggu Pancasila itu dimulai dari mana. Jadi kita cluster dulu," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/5).

Dikatakan Helmi, berdasarkan penelitian dari sebuah lembaga disebutkan bahwa empat persen dari penduduk di Indonesia mendukung gerakan ISIS. Karena itu, bibit-bibit gerakan tersebut haruslah mulai dipetakan. "Jadi, daerah-daerah yang memang memerlukan penanganan, itu memang harus ada terapinya," kata dia.

Helmi juga menyampaikan, paham-paham berpotensi radikal justru ditemukan di masyarakat perkotaan dan di kampus-kampus. Sedangkan di masyarakat pedesaan, tak ditemukan adanya paham yang radikal.