REPUBLIKA.CO.ID, SHARJAH -- Filipina berkeinginan mengembangkan program halal yang dimiliki. Tidak cuma untuk Muslim Filipina, Filipina bertekad menangani kebutuhan halal untuk umat Islam lain di seluruh dunia.
"Inisiatif yang signifikan saat ini sedang dikerjakan untuk pengembangan dan promosi ekspor halal di Filipina," kata Senen Perlada, Direktur Pemasaran Barang Ekspor Departemen Perdagangan dan Industri (DTI), seperti dilansir Gulf Today, Selasa (30/5).
Data Global Muslim Travel Index of the Crescent Rating pada 2015 dan 2016, mengungkap peningkatan jumlah pelancong muda Muslim dengan kekuatan finansial. Selain itu, Presiden Duterte tengah menyiapkan Mindanao, tempat mayoritas umat Islam di Filipina, sebagai pusat utama ekspor halal.
Dari aspek lain, Benigno Aquino III telah menandatangani UU Pengembangan dan Promosi Ekspor Halal Filipina 2016 lalu. Lewat UU itu, hadir Badan Pengembangan dan Promosi Ekspor Halal Filipina (PHEDPB), di bawah DTI dan Komisi Nasional Muslim Filipina.
"Semua program termasuk promosi fasilitas wisata ramah halal perlu dikejar untuk menarik lebih banyak wisatawan Muslim dari negara-negara Islam dan negara-negara dengan populasi Muslim," ujar Perlada.
Ia menambahkan, promosi fasilitas wisata ramah halal ini relevan dengan indiustri ekspor halal Filipina. Senada, Wakil Menteri Pengembangan Pelayanan DoT-Tourism, Benito Bengzon di Dubai pada Mei lalu menegaskan, pengembangan pariwisata halal di Filipina jadi upaya berkelanjutan.
Sejumlah pelaku industri pariwisata dan perhotelan lokal, terutama di Manila, Pulau Boracay dan Provinsi Cebu, telah mulai mengubah beberapa bagian hotel dan restoran mereka. Hal itu dilakukan demi memenuhi kebutuhan tamu-tamu Muslim yang mereka miliki.
"Sejauh ini, Filipina memiliki enam badan sertifikas halal karena setiap negara Islam seperti UAE memiliki syarat dan peraturan sendiri untuk akreditasi dan pengakuan terhadap badan sertifikasi halal," kata Perlada.
Untuk itu, ia mengingatkan, tidak ada badan sertifikasi halal yang sertifikasinya diterima semua negara Islam, termasuk yang dimiliki Filipina. Menurut Perlada, salah satu yang terpenting UU yang ada memungkinkan untuk terjun di industri halal, tidak cuma Muslim tapi semua orang.
"Tujuan kami membuat keuntungan melibatkan pasar halal global yang besar, terutama ke daerah mayoritas Muslim di Mindanao dan akhirnya menguntungkan penduduk Muslim dalam jangka panjang," ujar Perlada. (Wahyu Suryana)
Ikuti Whatsapp Channel Republika