REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Masalah gangguan terhadap kelancaran perjalanan kereta api di wilayah PT KAI Daop 5 purwokerto, masih cukup tinggi. Gangguaan yang muncul tersebut, seperti berupa kasus pelemparan batu terhadap KA yang sedang melaju, pengganjalan rel KA, dan temperan atau tabrakan KA dengan kendaraan lain.
"Sepanjang Januari hingga Mei 2017, kami mencatat cukup banyak gangguan seperti itu. Beberapa kasus di antaranya telah menyebabkan beberapa orang luka, cacat bahkan meninggal dunia," jelas Manajer Humas PT KAI Daop 5 Purwokerto, Ixfan Hendriwintoko, Rabu (31/5).
Dia menyebutkan, sepanjang Januari hinga Mei 2017 tercatat ada 13 kali kasus pelemparan batu yang sedang melaju. Antara lain di wilayah Kabupaten Banyumas sebanyak empagt kali, Kebumen tiga kali, Cilacap tiga kali, Tegal satu kali, dan Brebes tiga kali.
Yang memprihatinkan, Ixfan, hasil penanganan dan evaluasi yang dilakukan pihaknya, pelaku pelemparan justru banyak dilakukan anak-anak di bawah umur. Hal ini menjadi salah satu alasan PT KAI mengambil sikap tegas dalam mengosongkan Ruang Manfaat Jalur KA (Rumaja). "Mengacu UU No 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, area Rumaja ini meliputi kawasan selebar 12 meter dari rel ke kanan dan kiri jalur KA," jelasnya.
Gangguan lain yang juga menggangu perjalanan KA, menurut Ixfan, adalah kasus pengguna jalan raya yang menemper atau tertabrak KA. Berdasarkan data yang dia miliki, di wilayah PT KAI Daop 5 Purwokerto terdapat 19 kejadian KA ditemper oleh pengguna jalan atau pengguna jalan yang tertabrak KA.
Menurut Ixfan, daerah yang paling rawan terjadi kecelakaan adalah di perlintasan sebidang tanpa palang pintu. "Wilayah yang sering terjadi kecelakaan, antara lain di Kebumen sebanyak eNAM kali, Cilacap ENm kali, Purworejo empat kali, Banyumas tiga kali dan Brebes sebanyak satu kali," katanya.
Dari jumlah kejadian tersebut, sebanyak 14 orang meninggal dunia dan enam orang luka-luka. Terkait hal itu, Ixfan berharap pemerintah daerah maupun pusat, ikut mengatasi masalah kecelakaan di perlintasan KA. Antara lain, dengan membangun pintu perlintasan dan menempatkan personelnya. "Tanggung jawab keselamatan warga di perlintasan ini, bukan hanya menjadi masalah bagi PT KAI saja. Tapi juga bagi pemeritah daerah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika