REPUBLIKA.CO.ID, KUWAIT -- Qatar telah menyampaikan tanggapannya terhadap daftar 13 tuntutan dari Arab Saudi dan tiga negara Arab lainnya yang memutuskan hubungan dengannya dan memberlakukan embargo darat, udara, dan laut di tengah krisis hubungan diplomatik.
Kantor berita Kuwait milik pemerintah melaporkan, Menteri luar negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani diterima oleh Emir Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah pada Senin (3/7) untuk menyerahkan sebuah surat dari emir Qatar.
Kuwait sedang menengahi perselisihan tersebut. Isi surat belum dipublikasikan.
Tanggapan Qatar akan menjadi fokus pertemuan di Kairo pada Rabu (5/7) dari menteri luar negeri dari empat negara yang memutuskan hubungan, Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab (UEA).
Direktur Pusat Studi Konflik dan Kemanusiaan di Institut Doha Sultan Barakat mengatakan bahwa tindakan kelompok yang dipimpin Arab Saudi tersebut tidak efektif.
"Fakta bahwa sebagian besar ibu kota internasional belum mendukung langkah tersebut adalah indikasi yang sangat bagus untuk Arab Saudi dan UEA bahwa diperlukan strategi berbeda," katanya kepada Al Jazirah seperti dikutip, Selasa (4/7).
Ia menambahkan, cara terbaik untuk lebih baik atau maju adalah kembali ke dewan Teluk dan mengatasi masalah ini dari pengaturan dan kerangka kerja yang ada.
Menteri luar negeri Qatar telah mengatakan bahwa Doha tidak akan memenuhi tuntutan tersebut, dengan mengatakan bahwa daftar tersebut "dimaksudkan untuk ditolak".
Pada Sabtu (1/7), menteri luar negeri mengatakan bahwa Doha menawarkan sebuah 'kondisi yang tepat sebuah dialog' untuk menyelesaikan krisis Teluk.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebelumnya juga berbicara secara terpisah dengan para pemimpin Qatar, Arab Saudi, dan Abu Dhabi pada Ahad (2/7) kemarin.
''Dia (Trump) menggarisbawahi bahwa persatuan di kawasan ini sangat penting untuk mencapai tujuan KTT Riyadh dalam mengalahkan terorisme dan mempromosikan stabilitas regional", kata Gedung Putih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika