REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kader muda Golkar, Ahmad Doli Kurnia meyakini konsistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan kasus dugaan megakorupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-el) di tengah tekanan yang didera lembaga antirasuah itu. "Walaupun dalam proses penuntasan kasus ini penuh dengan tekanan, intimidasi, dan upaya intervensi, hingga saat ini KPK masih terlihat konsisten," kata Doli di Jakarta, Selasa (4/7).

Doli mengatakan, mulai dari surat dakwaan, fakta persidangan, dan pembacaan tuntutan, KPK melalui jaksa penuntut umumnya konsisten hingga menyimpulkan kuatnya dugaan keterlibatan nama-nama sejumlah politisi. "Setelah persidangan kemarin itu, sesungguhnya tidak ada lagi alasan untuk tidak mentersangkakan semua nama-nama yang disebut ikut bersama-sama itu," kata Doli.

Menurut dia, hanya ada tiga faktor atau kondisi yang bisa menyelamatkan nama-nama yang diduga terlibat. Pertama, disebabkan karena ketidakprofesionalan KPK. "Apa yang menjadi kerja KPK sejauh ini dapat dianggap dibuat-buat dan mengada-ada dan seterusnya tidak dapat dikembangkan, bila KPK berhenti. Dan itu taruhan yang sangat besar bagi eksistensi KPK," kata Doli.

Kedua, nama-nama yang diduga terlibat bisa lolos karena ketidakindependenan KPK. Artinya KPK hilang keberanian, kemandirian, dan objektivitasnya karena tekanan politik. Ketiga, bila kekuatan yudikatif berhasil ditarik masuk bermain ke dalam konspirasi "pengamanan kasus" tersebut.  "Tentu kita berharap para hakim yang diberi amanah untuk mengadili kasus ini juga dapat objektif, imparsial/independen, terbebas dari intervensi politik maupun godaan ekonomi," jelas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika