Selasa 04 Jul 2017 17:17 WIB

In Picture: KPK Periksa Gubernur Sulawesi Utara

.

Red: Mohamad Amin Madani

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey berjalan meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksan di Jakarta, Selasa (4/7). Mantan Wakil Ketua Bandan Anggaran DPR itu diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugan korupsi proyek pengadaan E-KTP dengan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. (FOTO : Republika/Prayogi)

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey berjalan meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksan di Jakarta, Selasa (4/7). Mantan Wakil Ketua Bandan Anggaran DPR itu diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugan korupsi proyek pengadaan E-KTP dengan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. (FOTO : Republika/Prayogi)

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/7). Mantan Wakil Ketua Bandan Anggaran DPR itu diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugan korupsi proyek pengadaan E-KTP dengan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. (FOTO : Republika/Prayogi)

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey berjalan meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksan di Jakarta, Selasa (4/7). Mantan Wakil Ketua Bandan Anggaran DPR itu diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugan korupsi proyek pengadaan E-KTP dengan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. (FOTO : Republika/Prayogi)

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey berjalan meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksan di Jakarta, Selasa (4/7). Mantan Wakil Ketua Bandan Anggaran DPR itu diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugan korupsi proyek pengadaan E-KTP dengan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. (FOTO : Republika/Prayogi)

inline

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPK memeriksa Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey di Jakarta, Selasa (4/7).

Mantan Wakil Ketua Bandan Anggaran DPR itu diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi proyek pengadaan E-KTP dengan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Sebelumnya, KPK pada Senin (3/7) telah memeriksa Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat itu menjabat Wakil Ketua Banggar dari Fraksi PDI Perjuangan.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement