REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tumbuhnya industri otomotif bisa menaikkan tingkat kemacetan. Hal itu terjadi jika tidak diimbangi dengan infrastruktur.
"Kemacetan merupakan (konsekuensi) kemajuan yang jika tidak imbangi dengan infrasuturktur, makanya kita harus membangun keduanya secara bersamaan," ujarnya dalam sambutannya saat peresmian pabrik Wuling di Cikarang, Selasa (11/7).
Pabrik otomotif asal Cina, Wuling Motor baru saja meresmikan pabrik seluas 60 hektare di Cikarang, Jawa Barat. Fasilitas tersebut nantinya akan memproduksi kurang lebih 120 ribu unit mobol per tahun dengan komposisi komponen lokal mencapai lebih 50 persen.
Jusuf Kalla pun memberikan apresiasi terhadap pembangunan pabrik tersebut. Dia mengatakan, kemajuan sebuah negara dapat terlihat dari industri otomotif dan perumahan. "Keduanya memiliki multiplayer efek yang besar terhadap industri lain karena mereka membutuhkan baja, karet dan sebagainya," kata Kalla
Hadirnya Wuling di tanah air dinilai akan memberikan pilihan kendaraan bagi masyarakat karena Indonesia membutuhkan banyak transportasi. Kalla mengatakan, beragam industri otomotif dari Jepang, Jerman, Korea yang terakhir Cina sudah masuk di Indonesia. Kalla optimistis industri otomotif Cina dapat memeberikan kualitas yang baik dengan harga terjangkau. Terlebih, komponen kendaraan mayoritas berasal dari komponen lokal.
"Harapan saya semoga industri ini mempunyai suatu produk berkualitas tinggi dan sesuai harapan masyarakat dengan tingkat persiangan yang baik pula bagi industri lainnya," kata Kalla.
Wuling berencana meluncurkan mobil jenis Low MPV tipe Confero S untuk merambah pasar Indonesia. Kendaraan roda empat itu rencananya akan diluncurkan Agustus tahun ini. Wuling optimistis kendaraan mereka akan disukai masyarakat Indonesia.
"Bukan hanya harga yang murah tapi kami berharap memberikan produk yang sesuai dengan harganya nanti sehingga bisa digunakan semua masyarakat," kata Presiden PT SAIC General Motor Wuling (SGMW) Xu Feiyun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika