REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan keberadaan Telegram menggangu keamanan negara. Dia menyebutkan aplikasi ini kerap digunakan untuk aksi terorisme.

Dia menyatakan perlu pemblokiran guna menjaga keamanan semua pihak. "Ini kita lakukan karena kita lebih mementingkan keamanan negara, dan masyarakat," kata Jokowi, Ahad (16/7).

Jokowi mengatakan, pemerintah telah mengamati pergerakan terorisme melalui akun media sosial ini cukup lama. Berdasarkan pengamatan pemerintah, penggunaan media sosial ini terkait dengan aksi terorisme bukan hanya beberapa kali, melainkan telah sering dilakukan.

Jika tidak dihentikan lebih awal maka pemerintah mengkhawatirkan penyebaran paham radikalisme dan ajakan aksi terorisme melalui Telegram dapat meluas. Karena semakin banyak orang yang terkait dengan terorisme menggunakan sejumlah fitur dalam Telegram maka pemerintah memutuskan untuk memblokir media sosial tersebut.

Berdasarkan pemantauan itu, dia menambahkan, pemerintah memandang banyak konten yang beredar di Telegram yang lolos dari pantauan perusahaan aplikasi asal Rusia tersebut. Jokowi menyebutkan Kemenkominfo telah melakukan pembicaran dengan sejumlah perusahaan media sosial yang ada di Indonesia terkait persoalan terorisme dan radikalisme yang sering disebarkan melalui media sosial.

Dia menyatakan penyebaran pemahaman terorisme menggunakan komunikasi bukan hanya di dalam negara Indonesia, tapi juga antarnegara. Untuk menjaga agar komunikasi menggunakan media sosial tidak terganggu, Jokowi meminta agar masyarakat menggunakan media sosial lain.

Dia menyatakan ada banyak media sosial selain Telegram yang lebih aman. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika