REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menekankan pentingya data terkait kemiskinan anak agar kebijakan yang diambil pemerintah dapat efektif mengatasi permasalah kemiskinan anak itu sendiri.
"Memahami karakteristik anak-anak dalam kemiskinan merupakan langkah awal yang sangat penting dan harus dipertimbangkan oleh pemerintah sebelum mengembangkan intervensi yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan anak," ujar Suhariyanto saat saat peluncuran Buku Analisis Kemiskinan Anak dan Deprivasi Hak-hak Dasar Anak di Indonesia hasil kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan The United Nations Children's Fund (UNICEF) di Jakarta, Selasa (25/7).
Menurut Suhariyanto, kemiskinan adalah salah satu akar penyebab terhambatnya anak-anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensi maksimal mereka. Tumbuh dalam kemiskinan berdampak pada kesehatan dan gizi anak-anak, pencapaian pendidikan dan kesejahteraan psikososial anak.
Anak berpeluang kecil menjadi mandiri secara ekonomi serta berhasil di pasar tenaga kerja sebagai orang dewasa, katanya. Per Maret 2016, penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,01 juta jiwa di mana 40,22 persen diantaranya adalah anak-anak yaitu sebanyak 11,26 juta jiwa.
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016, secara nasional, persentase anak miskin di Indonesia sebesar 13,31 persen. Hampir separuh anak miskin di Indonesia berada di Pulau Jawa yaitu sebesar 47,39 persen.
Dilihat menurut provinsi, angka kemiskinan anak tertinggi berada di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur masing-masing sebesar 35,57 persen, 31,03 persen, 26,42 persen. Sementara angka kemiskinan anak terendah berada di Provinsi Bali, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan yaitu masing-masing sebesar 5,39 persen, 5,55 persen, dan 6,06 persen.
Demografi dan karakteristik rumah tangga juga sangat berpengaruh dengan kemiskinan anak di Indonesia. Anak yang tinggal pada rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga lima orang atau lebih, berisiko lebih tinggi untuk menjadi miskin dibandingkan dengan anak yang tinggal pada rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga kurang dari lima orang.
Definisi kemiskinan anak sendiri tidak terbatas pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang biasa diukur dari aspek moneter. Kemiskinan anak juga dapat diukur melalui aspek yang lebih luas dan bersifat mulitidimensi, seperti sulitnya anak miskin untuk mendapatkan akses fasilitas perumahan yang layak, makanan yang cukup mengandung gizi, pelayanan kesehatan dan pendidikan, maupun hak untuk mendapatkan pencatatan kelahiran.
"Kita perlu menelusuri lebih lanjut kemiskinan anak karena anak-anak itu penting dan merupakan aset bangsa ke depan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika