REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Kelompok Freedom of Media and Information mengungkapkan, Pemerintahan Mesir telah menutup 164 situs, yang mayoritas adalah situs berita, sejak awal 2017.

Selain itu, Freedom of Media and Information juga menyebut, Pemerintah Mesir telah menghentikan atau menghambat 49 wartawan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka.

Dilaporkan laman Middle East Monitor, Selasa (1/8), pelanggaran kebebasan berbicara dan mengakses informasi oleh pemerintah Mesir paling parah pada Juni lalu. Freedom of Media and Information mencatat dalam laporannya setidaknya terjadi 59 pelanggaran yang dilakukan pemerintah Mesir pada bulan tersebut.

Dalam satu kasus, pemerintah Mesir bahkan pernah menutup 75 situs dalam kurun waktu 48 jam. Kebanyakan dari situs tersebut adalah situs berita, yang kontennya, diduga tidak sejalan dengan pemikiran atau cara pandang pemerintah.

Pemblokiran situs-situs tersebut bertepatan dengan pembahasan masalah pulau Kafir dan Tiran oleh parlemen Mesir. Menurut aktivis Freedom of Media and Information, pemerintahan Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi telah memberlakukan tindakan keras atas kebebasan berbicara danberkekspresi. Hal ini mulai terjadi sejak ia naik tampuk kekuasaan Mesirdalam sebuh kudeta militer pada 2013. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika